Pangkalpinang, nidianews.com – Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol, mengaku semakin prihatin dengan keberadaan sejumlah oknum aparat penegak hukum yang berkeliaran di sekitar kawasan Pantai Tanjung Berikat, Desa Batu Beriga, Bangka Tengah. Menurutnya, kehadiran aparat tersebut tidak seharusnya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terutama dalam suasana bulan suci Ramadan 1446 H yang seharusnya membawa kedamaian.
Rina menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya bertugas untuk melindungi masyarakat, bukan justru mengintimidasi mereka demi kepentingan pihak tertentu.
“Di momentum hari baik, bulan baik ini, tolonglah jangan diintimidasi masyarakat. Saya yakin bahwa aparat hukum berada di sini bukan untuk menekan rakyat, tetapi untuk membantu mereka. Jangan membela cukong, tetapi belalah masyarakat,” ujar Rina dengan penuh harap.
Pernyataan tersebut disampaikan Politisi Partai Golkar Babel ini setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel terkait pengusulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung periode 2025-2030, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (03/03/2025).
Lebih lanjut, Rina menjelaskan bahwa DPRD Babel telah mengambil sikap mengenai rencana eksplorasi timah di kawasan Tanjung Berikat, Batu Beriga. Menurutnya, eksplorasi ini belum saatnya untuk dilaksanakan dan perlu dievaluasi kembali. Namun, sayangnya, keberadaan oknum aparat di lokasi ini terkesan mengabaikan keputusan DPRD.
“Kami sangat menyayangkan tindakan sejumlah oknum yang tidak menghormati keputusan DPRD Babel terkait evaluasi izin operasional di Tanjung Berikat. Seolah-olah ada pihak tertentu yang merasa berkuasa dan melindungi kelompok tertentu demi mempercepat operasional tambang di wilayah ini,” tegasnya.
Menurut anggota Komisi II DPRD Babel ini, tidak ada individu atau kelompok yang seharusnya merasa lebih kuat atau berkuasa atas masyarakat. Ia mengecam tindakan pihak tertentu yang mencoba menekan masyarakat agar operasi tambang dapat segera berjalan.
“Saya meminta kepada semua pihak untuk mengurangi ego dan keserakahan, serta bersama-sama membantu masyarakat Batu Beriga agar dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik, tanpa tekanan atau intimidasi dari aparat hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rina menegaskan bahwa laporan mengenai kehadiran aparat penegak hukum, baik dari unsur TNI maupun Polri, di kawasan tersebut telah diterima oleh DPRD Babel. Ia berharap pihak terkait segera mengambil langkah untuk meredakan situasi ini agar tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih saat bulan Ramadan.
Sebagai langkah konkret, DPRD Babel berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Timah guna memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini benar-benar dilakukan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami akan membentuk Pansus Tata Kelola Timah, sehingga seluruh aspek dalam pengelolaan timah dapat dikontrol dengan baik. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat justru menjadi korban,” tegas Rina.
Menutup pernyataannya, Rina meminta agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan segera menarik diri dari kawasan Tanjung Berikat. Ia menekankan bahwa aparat hukum digaji dengan uang rakyat, sehingga seharusnya melindungi kepentingan rakyat, bukan malah berpihak kepada oligarki atau kelompok tertentu yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.
“Jangan tunjukkan kekuatanmu hanya untuk menekan masyarakat. Ingat, kita semua bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Jika terus seperti ini, kita khawatir akan timbul chaos, dan itu yang paling tidak kita inginkan,” tutupnya. (*)
