Pangkalpinang, nnidianews.com – kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Budi Utama menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini tidak akan berdampak pada program bantuan sosial.
“Kalau untuk bantuan sosial itu tidak ada yang dikurangi. Kemarin sudah rapat dengan Komisi IV dan Alhamdulillah mereka sepakat bahwa bantuan sosial tetap harus berjalan tanpa pengurangan. Begitu juga dengan program panti-panti sosial serta rehabilitasi sosial, semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Budi Utama. Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan difokuskan pada beberapa pos pengeluaran seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), belanja modal, serta biaya pemeliharaan.
“Ada tujuh item yang harus diefisiensikan sekitar 50 persen. Namun, bukan berarti kegiatan terhenti, hanya cara pelaksanaannya yang lebih disesuaikan,” tambahnya.
Salah satu contoh efisiensi yang dilakukan adalah pengurangan penggunaan kendaraan dinas mewah dalam perjalanan dinas.
“Jika selama ini perjalanan ke daerah menggunakan kendaraan seperti Fortuner atau Pajero, maka kini menggunakan kendaraan yang lebih hemat biaya, namun tetap dengan tujuan yang sama,” jelasnya.
Meski ada pengurangan anggaran, pihaknya memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami berusaha agar pelayanan tetap berjalan optimal. Jika sebelumnya kami bisa turun langsung dalam setiap keluhan masyarakat, kini kami bisa memanfaatkan perangkat desa atau pihak terkait untuk tahap awal, dan baru turun ke lapangan jika diperlukan,” tuturnya.
Adapun tujuh item efisiensi yang dilakukan mencakup SPPD, belanja modal, alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan, dan biaya bahan bakar minyak (BBM).
“Yang paling besar dipangkas adalah SPPD. Selain itu, honorarium kegiatan juga dihilangkan, seperti honor narasumber dalam acara-acara tertentu. Namun, untuk tenaga honorer atau tenaga kontrak, kami pastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau pengurangan honor mereka,” tegasnya.
Dengan kebijakan efisiensi ini, diharapkan anggaran dapat digunakan secara lebih efektif tanpa mengorbankan program-program penting yang menyentuh masyarakat langsung. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun dalam keterbatasan anggaran.(“)
.
