Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah tak boleh berdiam diri dalam menyikapi krisis distribusi gas Elpiji 3 Kg yang semakin mencemaskan. Langkah konkret harus segera diambil agar kondisi ini tidak semakin berlarut dan merugikan masyarakat luas.
Maryam, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung, secara tegas menyuarakan keprihatinannya atas fenomena kelangkaan gas elpiji 3 Kg bersubsidi yang kian mengkhawatirkan. Ia mempertanyakan faktor utama di balik keterbatasan pasokan ini.
“Mengapa kita terus menghadapi kelangkaan? Apakah lonjakan permintaan menjadi pemicunya? Atau justru ada masalah pada distribusi dan pasokan? Bisa jadi ada faktor lain seperti pertumbuhan populasi atau meningkatnya jumlah rumah tangga,” ujarnya dengan nada kritis kepada awak media pada Kamis (6/2/2025).
Politisi Partai Demokrat itu mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan otoritas yang berwenang, segera memberikan klarifikasi serta solusi konkret guna mengatasi permasalahan ini.
“Jika kita berbicara tentang kebutuhan rumah tangga, itu sudah jelas. Namun, bagaimana dengan sektor UMKM, warung makan, serta nelayan yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas elpiji ini? Jika kelompok-kelompok ini tidak diperhitungkan dalam distribusi, maka kita sedang menghadapi permasalahan mendasar,” jelasnya dengan penuh keprihatinan.
Menurut Maryam, kondisi ini menjadi ironis mengingat Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun, namun masih ada warga yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar mereka.
“Fakta bahwa masyarakat harus membeli LPG bersubsidi dengan uang mereka sendiri saja sudah cukup menjadi persoalan, apalagi jika barangnya sulit ditemukan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Babel, ia juga menyoroti dampak lebih luas dari permasalahan ini. Jika dibiarkan tanpa solusi konkret, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi, terlebih menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, di mana kebutuhan akan gas meningkat signifikan.
“Sudah saatnya kita duduk bersama untuk membahas masalah ini secara serius. Kita perlu menemukan solusi yang berkelanjutan agar persoalan ini tidak terus terulang,” tambahnya.
Sementara itu, Erman Budiman, Kepala Bidang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, menjelaskan bahwa sejak 2018 pihaknya tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait distribusi gas elpiji.
“Kami terakhir kali melakukan pengawasan pada tahun 2018. Namun, setelah adanya regulasi baru dari Kemendagri yang terbit pada tahun 2024, pengawasan ini tidak lagi menjadi bagian dari tugas kami. Kami sempat mengajukan anggaran untuk pengawasan pada tahun 2025, tetapi sayangnya tidak disetujui,” ungkap Erman saat ditemui di kantornya, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, Erman menyebutkan bahwa kelangkaan gas elpiji yang terjadi beberapa hari terakhir disebabkan oleh perubahan sistem distribusi. Namun, keputusan presiden baru-baru ini memungkinkan pengecer kembali berjualan, sehingga diharapkan distribusi bisa kembali normal.
“Sebenarnya stok gas elpiji 3 Kg masih tersedia, tetapi akibat perubahan sistem distribusi, terjadi hambatan sementara dalam penyalurannya,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Pertamina terkait kelangkaan gas elpiji 3 Kg ini.(*)
