Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal proses demokrasi, khususnya menjelang Pemilihan Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada dengan tema βLensa Pengawasan: Peran Media dalam Pemilihan Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2025β, yang digelar di Grand Safran Hotel, Kamis (19/6/2025).
Imam menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi regulasi dan tantangan pengawasan ke depan. Untuk itu, sinergi dengan media dianggap sebagai langkah strategis demi menciptakan pemilu yang bersih dan transparan.
βMedia bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Kehadiran media adalah bagian dari upaya bersama untuk mengawal proses demokrasi,β ujarnya.
Ia juga menekankan peran media sebagai pengawas sosial, terutama dalam menjaga stabilitas psikologis masyarakat di tengah mulai memanasnya situasi politik jelang Pilkada.
βTulisan-tulisan dari media dapat menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara, peserta, dan publik. Ini penting agar ruang publik tetap sehat dan teredukasi,β tambah Imam.
Tak hanya itu, Imam juga menyebutkan bahwa media diharapkan mampu mendampingi masyarakat dalam memperoleh informasi yang utuh tentang tahapan dan proses pemilu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.
βKami juga tengah menyiapkan ruang digital sebagai wadah interaksi dan transparansi informasi. Di sini, media punya peran penting sebagai mitra edukatif,β ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Imam mengapresiasi dukungan semua pihak, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP hingga KPU. Ia menyebut, Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan KPU terkait penetapan titik-titik kampanye yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang, Wahyu Saputra, menyoroti keterbatasan personel dalam menjalankan tugas pengawasan. Saat ini, hanya ada 3 komisioner di tingkat kota, 20 staf pendukung, serta 21 pengawas di 7 kecamatan.
βDengan keterbatasan itu, jelas kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak semua elemen pemerintah, media, dan kontestan untuk membangun kolaborasi dan menjaga integritas Pilkada,β tegas Wahyu.
Ia juga mengingatkan agar media dalam menyajikan informasi tidak hanya mengejar pencitraan, namun tetap mempertahankan daya kritis yang konstruktif.
βKami ingin agar media tidak sekadar menjadi pengamat, tapi juga bagian dari penggerak demokrasi yang bertanggung jawab. Jangan sampai muncul kesan semua tanggung jawab ada di pundak Bawaslu. Ini kerja kolektif,β tutupnya.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan partai politik, instansi pemerintah, serta insan pers se-Kota Pangkalpinang. Acara diisi juga dengan sesi diskusi dan paparan narasumber terkait peran media dalam pengawasan partisipatif menjelang Pilkada Ulang 2025 (*).
