Jakarta, nidianews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, bersama Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel, Sugito, dan timnya, melakukan pertemuan penting dengan sejumlah Direktur Jenderal di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2M) di Jakarta. jumat (7/3/2025). Pertemuan ini membahas nasib warga Indonesia, termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Bangka Belitung yang saat ini masih berada di Myanmar.
Dalam pertemuan tersebut, KemenP2M memastikan bahwa kondisi para korban TPPO asal Indonesia, termasuk dari Bangka Belitung, dalam keadaan baik-baik saja. Menurut Didit Sri Gusjaya, kementerian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada proses pemulangan sekitar 500 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 orang merupakan warga asal Bangka Belitung.
“Kami menerima informasi dari KemenP2M bahwa para korban dalam kondisi baik, dan pemulangan mereka akan dilakukan secepat mungkin. Namun, proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena perlu koordinasi yang sangat intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Myanmar dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI,” jelas Didit.
Didit Sri Gusjaya menegaskan bahwa pemulangan para korban TPPO dari Myanmar memerlukan komunikasi yang erat dengan Kemenlu RI. Hal ini karena Myanmar saat ini mengalami situasi politik yang tidak stabil, sehingga negosiasi dengan pemerintah setempat harus dilakukan melalui jalur diplomasi resmi.
“Kami memahami bahwa keluarga para korban saat ini sangat cemas dan berharap kepulangan sanak saudara mereka secepatnya. Namun, kami memohon agar keluarga bersabar karena proses ini memerlukan waktu dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Myanmar dan Thailand,” tambah Didit.
Sebagai perwakilan rakyat, DPRD Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Babel berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik dalam pemulangan para korban TPPO. Sugito, Pj Gubernur Kepulauan Babel, juga menegaskan bahwa semua pihak harus bersinergi untuk memastikan keselamatan para korban dan memastikan mereka bisa segera kembali ke tanah air.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2M). Ini adalah upaya bersama yang memerlukan peran semua pihak. Warga Bangka Belitung yang menjadi korban TPPO adalah saudara kita yang harus kita selamatkan,” ujar Sugito.
Saat ini, menurut laporan dari KemenP2M, korban TPPO asal Bangka Belitung terjebak di perbatasan Myanmar dan Thailand, tepatnya di daerah Myawaddy. Kota ini dikenal sebagai jalur transit utama bagi sindikat perdagangan manusia, dengan tujuan akhir ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Kamboja.
“Kami tetap berupaya maksimal untuk memulangkan warga kita dari Myanmar. Kami akan terus berkoordinasi dengan KemenP2M dan Kemenlu RI untuk menanyakan proses kepulangan para korban TPPO, khususnya yang berasal dari Bangka Belitung,” kata Didit. (*)
