Pangkalpinang, nidianews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (14/5) pukul 13.00 WIB. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Audiensi ini difokuskan pada pembahasan sejumlah persoalan pendidikan, dengan isu utama mengenai Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.
Didit menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak sekolah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan beban biaya pendidikan yang masih dirasakan masyarakat.
“Yang dipermasalahkan sekolah bukan IPP-nya, tapi siapa yang membiayai proses pendidikan jika IPP dihapus? Apakah bisa ditanggung oleh APBD?” ujar Didit.
Ia menjelaskan, saat ini hampir 250 tenaga honorer di sekolah bergantung pada dana IPP. Jika dana ini dihentikan, maka perlu kejelasan siapa yang akan menanggung pembiayaan gaji mereka.
“Asumsi kebutuhan anggaran untuk menggaji mereka bisa mencapai Rp50 miliar per tahun. Karena itu, kita minta Inspektorat, Biro Hukum, dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji persoalan ini secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain isu IPP, Didit juga menyoroti keterbatasan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp90 miliar, namun dinilai belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah di Bangka Belitung.
“Itu dana pusat, bukan dana kita. Maka perlu dikaji lagi bagaimana penggunaan dana BOS bisa lebih optimal,” tambahnya.
Didit menegaskan komitmen DPRD Babel untuk terus memperjuangkan hak pendidikan masyarakat.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Kita harus memastikan pelaksanaannya berjalan baik, merata, dan tidak membebani masyarakat,” tandasnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga ketidakseragaman pemahaman terhadap regulasi IPP.
Para kepala sekolah menyambut baik forum ini sebagai bentuk kepedulian dan keterbukaan DPRD terhadap dunia pendidikan. Mereka berharap ada kejelasan regulasi serta dukungan konkret dari pemerintah daerah demi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Audiensi berlangsung secara dinamis dan penuh diskusi konstruktif. Berbagai masukan dan keluhan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh DPRD melalui komisi terkait, serta dikoordinasikan lebih lanjut bersama Dinas Pendidikan Provinsi untuk mencari solusi terbaik. (*)
