Pangkalpinang, nidianews.com – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, menegaskan pihaknya mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendukung kebijakan ini, tetapi harus ada evaluasi rutin. Terutama untuk kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda,” ujar Pahlivi, Selasa (7/4/2026).
Ia meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama jajaran untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, layanan strategis seperti Samsat, fasilitas kesehatan di rumah sakit, hingga administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terdampak oleh kebijakan WFH.
“Layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu. Harus ada pengaturan yang jelas agar tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas pelayanan dan pembangunan daerah.
“Walaupun instansi vertikal tidak berada langsung di bawah kewenangan gubernur, koordinasi tetap penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Pahlivi menegaskan bahwa WFH merupakan perubahan sistem kerja, bukan pengurangan tanggung jawab. Oleh karena itu, kinerja ASN harus tetap terukur dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap kebijakan ini tidak menurunkan kualitas pelayanan. Justru harus menjadi momentum meningkatkan efektivitas kerja ASN,” pungkasnya.(*)
