Pangkalpinang, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyampaikan tanggapannya atas ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun sidang I 2025, yang hanya diwakili oleh Plt Asisten I Pemprov Babel. Jum’at (23/5/2025).
Dalam wawancaranya usai rapat paripurna, Edi menyatakan bahwa ketidakhadiran unsur pimpinan eksekutif tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota dewan, mengingat pentingnya forum paripurna ini sebagai momentum penyampaian aspirasi masyarakat dari hasil reses anggota DPRD.
“Sekarang sudah selesai. Tadi kita semua lihat bersama, rapat ini terbuka untuk umum. Rapat ini sudah dua kali ditunda, tapi karena ini hari terakhir penyampaian, kita tetap lanjutkan. Jangan sampai hasil kerja kita sia-sia,” ujar Edi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meskipun Gubernur berhalangan hadir, seharusnya bisa memberikan perwakilan yang lebih representatif, bukan hanya Plt Asisten I.
“Gubernur tidak hadir, bisa diwakilkan, begitu juga Wakil Gubernur. Tapi kenyataannya, hanya Plt Asisten I yang datang. Ini membuat banyak anggota DPRD merasa kurang puas,” tambahnya.
Edi menjelaskan bahwa laporan hasil reses merupakan dokumen penting yang nantinya akan dijadikan dasar pokok-pokok pikiran DPRD dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui perangkat daerah (OPD). Bila rapat paripurna ditunda lagi, maka seluruh proses tersebut dianggap gugur.
“Kalau ditunda hari ini, proses kami dianggap tidak ada. Aspirasi yang masuk tidak bisa menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dan tidak bisa masuk ke kegiatan OPD dalam SPD-nya,” katanya.
Terkait kehadiran OPD, Edi juga menyayangkan sebagian besar datang terlambat, meskipun sebelumnya pihak DPRD sudah meminta kepada Plt Sekda untuk memastikan kehadiran seluruh OPD yang berkaitan.
“Kami sudah minta agar OPD hadir semua. Tapi yang datang justru belakangan. Ini bentuk kurangnya penghargaan terhadap forum-forum resmi DPRD. Padahal, kami ingin membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan prinsip trias politika,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Edi menegaskan bahwa pihak DPRD tetap menjalankan rapat paripurna meskipun tanpa kehadiran pimpinan eksekutif, sebagai bentuk komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas ego lembaga.
“Kalau kami mementingkan ego, paripurna hari ini bisa saja batal. Tapi ini soal amanah. Kami lanjutkan paripurna demi menghargai kerja keras anggota DPRD dan aspirasi masyarakat yang sudah dihimpun,” pungkasnya.
Laporan hasil reses tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada Gubernur dan pihak eksekutif lainnya, dengan harapan agar dapat segera ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja prioritas daerah. (*)
