Jakarta, nidianews.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang diikuti ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia ini merupakan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan mendorong pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Tanah Air.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menegaskan bahwa TPAKD berperan penting sebagai motor penggerak inklusi keuangan di daerah.
“TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun RPJMD,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, inklusi keuangan juga menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Prabowo, lanjut Airlangga, memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah pusat dalam memperkuat akses keuangan daerah. Menurutnya, TPAKD tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi rakyat.
“Beberapa program Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, selain memperkuat sumber daya manusia, juga berpotensi besar mendorong ekonomi masyarakat di daerah,” ujar Hidayat.
Dalam kesempatan yang sama, turut diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan arah kebijakan dan langkah transformasi ke depan, dengan fokus utama memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM di tingkat daerah.
Rakornas TPAKD 2025 juga dirangkaikan dengan TPAKD Award 2025, penghargaan bagi daerah yang berkontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
