pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menggelar acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bentuk kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada ulang tahun 2025. Acara ini berlangsung di Smart Room Center (SRC) Kantor Walikota Pangkalpinang pada Jumat, 21 Februari 2025.
Acara ini dipimpin langsung oleh PJ Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekda Kota Pangkalpinang, Kepala OPD, Polresta Pangkalpinang, KPU Pangkalpinang, Bawaslu Pangkalpinang, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, PJ Walikota M. Unu Ibnudin mengungkapkan rasa syukur karena acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah menandatangani naskah perjanjian untuk pemilihan kepala daerah Kota Pangkalpinang. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.”
Beliau juga menekankan bahwa meskipun terdapat keterbatasan, pemerintah tetap berkomitmen penuh dalam melaksanakan Pilkada ulang Agustus 2025 dengan baik.
“Dengan kondisi seperti sekarang ini, kita tetap wajib melaksanakan dan menyiapkan anggaran agar Pilkada 2025 nanti berjalan dengan lancar.”
M. Unu Ibnudin juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan jalannya Pilkada dengan sukses. Menurutnya, keberadaan Walikota Pangkalpinang yang definitif sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.
“Kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat supaya Kota Pangkalpinang segera memiliki pimpinan kepala daerah yang definitif sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.”
Penandatanganan NPHD ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada 2025 agar dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan damai tanpa kendala yang tidak diinginkan.
“Ini baru tahap perjanjian, kami masih harus menyiapkan anggarannya, mengalokasikan dan mengumpulkan dana sesuai regulasi yang ada. Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan dana Pilkada secara transparan dan akuntabel.”
Dengan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara berbagai pihak, serta partisipasi aktif masyarakat, Pilkada ulang 2025 di Kota Pangkalpinang diharapkan dapat berjalan dengan sukses tanpa hambatan berarti.(*)
