Pangkalpinang, nidianews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menanggapi perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah usai menghadiri Rilis dan Press Conference Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, Selasa (8/4/2025).
Dalam wawancara usai acara, Sekda menyoroti pentingnya sektor jasa dan perdagangan sebagai tulang punggung ekonomi Pangkalpinang, terutama di tengah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemkot.
“Tadi kita bahas tentang tingkat hunian hotel yang memang dipengaruhi oleh efisiensi kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kami berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor jasa dan perdagangan, dengan menarik wisatawan dan tamu lewat penyelenggaraan berbagai event nasional maupun kalender wisata tahunan,” ujar Mie Go.
Ia menambahkan bahwa berkurangnya kegiatan pemerintahan yang biasanya diselenggarakan di hotel-hotel, merupakan dampak dari kebijakan pengurangan 50% perjalanan dinas (SPPD) sesuai arahan Inpres 1 Tahun 2025.
“Bukan tidak ada kegiatan di hotel, tapi sudah dikurangi, misalnya dari lima kali menjadi dua kali. Tentu ini berdampak pada operasional hotel, termasuk tenaga kerja yang terserap. Meski begitu, hingga kini belum ada laporan PHK ke Dinas Tenaga Kerja. Kami tetap menunggu data resmi dari BPS,” jelasnya.
Sekda juga menyinggung momen perayaan Cheng Beng sebagai salah satu daya tarik wisata yang perlu dipromosikan lebih intens.
“Kegiatan Cheng Beng ini sebetulnya punya potensi besar untuk menarik kunjungan wisata. Kami kolaborasikan budaya dan kearifan lokal, seperti kegiatan di Pantai Pasir Padi yang rutin digelar Dinas Pariwisata,” katanya.
Terkait kondisi fiskal daerah, Sekda mengungkapkan bahwa Kota Pangkalpinang mengalami defisit APBD sebesar Rp33 miliar yang diperparah dengan kebutuhan anggaran Pilkada ulang sebesar Rp25 miliar.
“Total defisit menjadi Rp58 miliar. Upaya efisiensi pun kami lakukan dengan memangkas belanja modal dan barang jasa, termasuk perjalanan dinas. Dari belanja yang sudah direfocusing, sekitar Rp38 miliar berhasil dihemat. Tapi masih ada kekurangan sekitar Rp18 hingga Rp20 miliar yang harus kami cari,” ungkapnya.
Mie Go menegaskan bahwa Pemkot tetap berupaya menjaga belanja pegawai agar daya beli masyarakat tidak terpuruk, terutama untuk kesejahteraan Pegawai Harian Lepas (PHL) dan tenaga pendidikan.
“Kami harap tidak ada PHK, kecuali bagi pegawai yang memang sudah mendekati masa pensiun di usia 58 tahun ke atas. Karena jika kesejahteraan pegawai terganggu, maka akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir wawancara, Sekda juga berharap agar pemerintah pusat maupun provinsi dapat memberikan bantuan, terutama untuk menanggung biaya Pilkada ulang yang hingga kini masih ditanggung penuh oleh Pemkot Pangkalpinang. (*)
