Pangkalpinang, nidianews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024. Dalam rapat tersebut, sejumlah catatan penting mengemuka, terutama terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Ketua Komisi I DPRD Babel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dody Kusdian, menyampaikan bahwa LKPJ ini diharapkan menjadi titik awal (entry point) bagi Gubernur terpilih yang akan dilantik hari ini untuk melakukan perbaikan signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Kita berharap LKPJ ini menjadi bahan bagi Gubernur terpilih untuk mencatat dan membereskan berbagai persoalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, bila perlu, ada OPD yang harus dirombak dan diperbaiki,” ujar Dody usai rapat. Kamis, (17/4/2025).
Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah pariwisata, yang dinilai belum dikembangkan secara maksimal karena masih digabungkan dengan tiga urusan lain, yakni Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan.
“Penggabungan ini menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata yang optimal. Kita ingin pariwisata bisa berdiri sendiri sebagai sektor strategis di Bangka Belitung,” tambahnya.
Dody juga mengungkapkan beberapa catatan lain dari komisi-komisi DPRD yang telah dirangkum dalam LKPJ. Menurutnya, meskipun saat ini DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi, jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka hal itu dapat diteruskan kepada pihak berwenang.
“Kita baru sampai tahap rekomendasi. Output kita belum bisa lebih kuat dari itu. Namun, jika ada indikasi pidana, kita bisa meneruskannya kepada pihak terkait,” jelasnya.
Dalam pembahasan anggaran 2024, Dody menyoroti komitmen pemerintah terhadap pemberian bonus bagi atlet berprestasi (Adlic) yang hingga kini belum direalisasikan. DPRD meminta agar alokasi untuk bonus tersebut dimasukkan dalam anggaran 2025.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas dan adanya pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, termasuk media pembelajaran, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan fokus pada program-program prioritas.
Tak hanya itu, Dody juga mengingatkan soal janji kampanye Gubernur mengenai program BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Ia menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan yang jelas dan efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan peninjauan ulang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Kita harus mencari sumber pendanaan BPJS Kesehatan dan melihat pos anggaran mana yang bisa dihemat. Salah satunya mungkin terkait dengan TPP ASN,” ujarnya.
DPRD turut menyoroti pentingnya validitas data penerima BPJS Kesehatan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif. Ia juga menyarankan agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pendanaan program tersebut.
“Kita harus memastikan data penerima BPJS tepat sasaran. Pembaruan data sangat penting,” tegas Dody.
Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dody Kusdian menyampaikan harapan agar pasangan Hidayat Arsani dan Hellyana mampu memimpin dengan bijak, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan fokus menciptakan lapangan kerja dengan dukungan data yang valid.
“Kita berharap kepada kepala daerah terpilih, khususnya Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana, dapat bekerja dengan bijak dan memperhatikan kepentingan masyarakat, serta menggunakan data yang valid dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya. (*)
