Pangkalpinang, nidianews.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Unu saat mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Tjiptaning Jaluk, S.Sos., M.M., yang digelar di ruang rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (20/6/2025).
Dalam rakor tersebut, Unu menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah arahan penting dari Wakil Menteri Dalam Negeri. Salah satunya berkaitan dengan anggaran.
“Apabila dananya memang sudah tersedia, seperti yang disampaikan Ibu Wamen, maka akan segera kami tindak lanjuti. Walaupun prosesnya berada di tahap akhir, jika dimungkinkan untuk diselesaikan lebih cepat, tentu akan kami lakukan agar konsentrasi bisa lebih fokus,” jelasnya.
Selain anggaran, Unu juga menyoroti kesiapan daerah dalam aspek keamanan menjelang pilkada ulang. Ia memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri telah terjalin dengan baik sejak jauh hari.
“Setiap ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan langsung kami tanggapi. Termasuk kemarin, kami telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Polri untuk mengantisipasi sekecil apapun potensi gangguan yang ada. InsyaAllah semuanya menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Unu juga menyampaikan komitmen kuat dalam menjaga netralitas, baik di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum. Ia memastikan bahwa tidak ada keterlibatan atau keberpihakan terhadap pasangan calon manapun.
“Beberapa kali kami telah menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa netralitas adalah harga mati. Bahkan hingga pada lingkup keluarga pun termasuk istri dan orang-orang terdekat kami, semua sudah kami ingatkan untuk tetap netral,” ujar Unu.
Pihaknya pun membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran. “Apabila ada laporan pelanggaran, akan kami tindaklanjuti sesuai aturan, termasuk menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Unu menyatakan kesiapan pemerintah daerah jika ada penyesuaian atau tambahan anggaran di kemudian hari, termasuk melalui mekanisme addendum.
“Apabila dalam pelaksanaan pengadaan terjadi perubahan nilai, kami tetap berkewajiban menyiapkan. Karena ini adalah tanggung jawab bersama, agar Pilkada ulang di Pangkalpinang bisa berjalan sukses dan lancar,” pungkasnya. (*)
