Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prof. Dr. KH. Hattamar Rasyid, secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Lembaga Pemeriksa Halal (LPPOM) Babel, Sabtu (12/7/2025). Pembangunan gedung ini menjadi bagian dari komitmen MUI Babel dalam memperkuat layanan dan ekosistem halal di daerah.
Gedung yang akan dibangun di kawasan Kantor MUI Babel, Jalan Raya Kampung Melayu, Pangkalpinang, memiliki ukuran 9 x 12 meter persegi. Kehadiran gedung baru ini diharapkan mampu menunjang kinerja LPPOM secara lebih optimal dan mandiri.
Kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan Dinas PUPR Babel Ardiansyah mewakili Gubernur Babel, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, Bank Indonesia, Bank Sumsel Babel Syariah, Ketua BAZNAS Babel, Ketua MUI Kota Pangkalpinang, serta jajaran pengurus MUI dan LPPOM Babel.
Prof. Hattamar menjelaskan bahwa selama ini aktivitas LPPOM masih menumpang di Kantor MUI Babel. Meskipun pelayanan kepada umat tetap berjalan baik, ia menilai perlunya ruang kerja tersendiri agar fungsi dan layanan LPPOM semakin maksimal.
“Peletakan batu pertama hari ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan kantor mandiri bagi LPPOM, dengan pondasi cakar ayam sebagai dasar struktur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung ini merupakan respons atas kebutuhan strategis dalam mengembangkan ekosistem halal di Bangka Belitung. “Direktur LPPOM memiliki niat kuat membangun lembaga ini sebagai garda terdepan pelayanan sertifikasi halal di daerah,” tambah Prof. Hattamar.
Lebih jauh, ia juga meyakini bahwa dukungan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam kelancaran pembangunan ini.
“Inshaa Allah umat akan bersama-sama mendukung cita-cita besar ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur LPH LPPOM Babel, Muhammad Ihsan, memaparkan bahwa layanan yang diberikan LPPOM mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis terkait sertifikasi halal untuk berbagai produk. Ia menyebut, sertifikat halal akan menjadi nilai tambah signifikan, terutama bagi pelaku usaha yang ingin menembus pasar nasional maupun ekspor.
“Produk yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih luas dalam pemasaran. Apalagi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait wajib sertifikasi halal yang akan berlaku penuh mulai Oktober 2026,” terang Ihsan.
Ia juga menegaskan bahwa meski LPPOM lahir dari MUI, keberadaannya sebagai lembaga pemeriksa halal membutuhkan kelembagaan yang independen, termasuk gedung sendiri sebagai bagian dari profesionalisme.
“Dengan adanya kantor baru ini, kami optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi umat,” pungkasnya. (AS)
