Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menekan angka inflasi daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Wali Kota Pangkalpinang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual (Zoom Meeting) di Smart Room Center, Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (20/10/2025).
Dalam paparannya, Juhaini menyampaikan sejumlah arahan penting hasil rapat yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
“Hasil Rakor yang pertama adalah diskusi dan arahan dari Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah diminta agar belanja daerah tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dimotori oleh dua mesin, yaitu pemerintah dan swasta. Maka kolaborasi keduanya harus diperkuat,” ujar Juhaini.
Lebih lanjut, dari data nasional, realisasi keuangan menunjukkan capaian pendapatan sebesar 70,70 persen dan belanja 56,07 persen. Beberapa daerah tercatat memiliki capaian belanja tinggi, seperti Kota Banjarbaru 87,96 persen, sedangkan terendah di Kota Prabumulih 59,6 persen.
Sementara itu, Menteri Keuangan juga melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen, dengan inflasi sebesar 2,65 persen. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi Pulau Jawa sebesar 56,96 persen.
Dari hasil rakor tersebut, pemerintah daerah diminta untuk fokus dalam 90 hari ke depan pada tiga hal utama:
- Mengelola dana Pemda di bank secara efisien, dengan prioritas penempatan di bank daerah.
- Mempercepat realisasi belanja daerah yang berkualitas dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik.
- Memperkuat tata kelola dan integritas untuk menjaga kepercayaan publik dan menarik minat investor di daerah.
“Pangkalpinang tentu akan menindaklanjuti arahan ini dengan langkah konkret. Kami akan mempercepat belanja produktif dan memastikan anggaran daerah digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Juhaini.(RE)
