Jakarta, nidinews.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, secara resmi membuka Kick Off Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak Awal Tahun 2026 yang digelar secara daring dan luring di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menandai dimulainya pelayanan KB serentak di wilayah prioritas yang berlangsung pada 9–15 Februari 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos, jajaran pimpinan Kemendukbangga/BKKBN, serta diikuti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia sebagai bagian dari penguatan layanan KB sejak awal tahun.
Pelayanan KB Serentak Awal Tahun 2026 mengusung tema “Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas (PANTAU KB)”. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan layanan KB antarwilayah melalui peningkatan kesertaan KB modern serta penurunan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, khususnya di daerah dengan akses layanan terbatas.
Menteri Wihaji menegaskan bahwa pelayanan KB harus dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan.
“Pelayanan KB harus hadir lebih dulu di daerah dengan keterbatasan akses, agar keluarga memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang setara,” tegasnya.
Pelayanan KB serentak dilaksanakan di 307 kabupaten/kota wilayah prioritas, terdiri dari 208 kabupaten/kota wilayah prioritas program KBKR serta 99 kabupaten/kota tambahan berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025. Penetapan wilayah tersebut mempertimbangkan rendahnya prevalensi kesertaan KB modern dan masih tingginya angka unmet need KB.
Dalam sesi diskusi dan laporan langsung dari daerah, Menteri Wihaji berdialog dengan perwakilan empat wilayah layanan terpilih, yakni Kabupaten Sarmi (Papua), Kabupaten Muna Barat (Sulawesi Tenggara), wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Aceh Timur (Aceh). Diskusi menyoroti pelaksanaan pelayanan KB di lapangan, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kontrasepsi, hingga strategi menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan daerah terdampak bencana.
Seluruh hasil pelayanan KB dicatat dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kemendukbangga/BKKBN hingga 20 Februari 2026.
Melalui pelayanan KB serentak ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas sebagai bagian dari pembangunan keluarga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.(*)
