Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, turun langsung meninjau antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Bangka, Selasa (14/7/2026), menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu keresahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat DPRD terhadap banyaknya laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh BBM, baik jenis Pertalite maupun Pertamax. Dalam peninjauan itu, Didit berdialog dengan masyarakat yang mengantre serta melakukan panggilan video dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung untuk meminta penjelasan mengenai kondisi distribusi dan pasokan BBM.
“Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan langsung melakukan video call dengan pihak Pertamina Bangka Belitung terkait kondisi antrean BBM di Pulau Bangka. Sejak kemarin malam hingga hari ini, banyak sekali aspirasi masyarakat yang masuk kepada kami mengenai sulitnya mendapatkan BBM,” kata Didit.
Menurutnya, DPRD perlu memastikan langsung kondisi di lapangan agar persoalan tersebut dapat segera memperoleh solusi konkret.
“Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta Pertamina segera mengambil langkah agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, antrean kendaraan terlihat mengular di sejumlah SPBU. Warga harus menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Bahkan, kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi, tetapi juga mulai dirasakan pada BBM nonsubsidi.
Didit menilai kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat maupun roda perekonomian daerah.
“Banyak masyarakat mengeluh. Ada yang tidak bisa mengantar anak ke sekolah, kendaraan mogok karena kehabisan BBM, hingga pelaku usaha dan pengemudi ojek daring yang aktivitasnya terganggu. Ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Ia menegaskan, kelancaran distribusi energi merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin pemerintah bersama badan usaha penyalur.
Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono, menjelaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan oleh menipisnya stok BBM, melainkan tingginya pembelian berulang yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu.
Menurut Satrio, berdasarkan perhitungan persediaan yang tersedia saat ini, stok BBM di Bangka Belitung masih mencukupi untuk sekitar tujuh hari ke depan sehingga tidak terdapat kendala dari sisi pasokan maupun penyaluran.
“Kalau dihitung berdasarkan stok yang tersedia, BBM kita sebenarnya aman hingga tujuh hari ke depan. Tidak ada masalah pada pasokan maupun distribusi. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujarnya.
Pertamina juga mengungkapkan hasil pengawasan di lapangan menemukan indikasi penyalahgunaan mekanisme pembelian BBM bersubsidi.
Sejumlah kendaraan diketahui melakukan pengisian secara berulang menggunakan QR Code yang sama, bahkan ditemukan kendaraan yang menggunakan nomor polisi berbeda atau diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kami menemukan banyak QR Code yang digunakan berulang kali. Bahkan ada kendaraan yang menggunakan nomor polisi yang diduga palsu. Hingga saat ini sudah hampir 500 kendaraan kami blokir,” ungkap Satrio.
Untuk mengantisipasi praktik tersebut, Pertamina telah berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung guna memperkuat pengamanan dan penertiban antrean di SPBU sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pertamina juga memastikan tidak terdapat pengurangan alokasi BBM untuk SPBU di Bangka Belitung. Beberapa SPBU yang belum menerima suplai, menurut perusahaan, merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap kepatuhan prosedur operasional.
Sementara terkait penutupan sementara SPBU di Kecamatan Nibung, Kabupaten Bangka Barat, distribusi akan kembali dilakukan setelah SPBU tersebut menyelesaikan proses perbaikan dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika menemukan dugaan penyalahgunaan atau memiliki keluhan terkait distribusi BBM, silakan segera dilaporkan,” katanya.
Didit mengatakan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya telah menjadwalkan pertemuan dengan Pertamina guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh. Meski agenda mengalami penyesuaian, koordinasi antara DPRD dan Pertamina akan terus dilakukan agar langkah penanganan dapat dipercepat.
Ia juga meminta Pertamina segera melaporkan kondisi yang terjadi di Bangka Belitung kepada kantor pusat agar apabila diperlukan dapat dilakukan penambahan pasokan maupun percepatan distribusi.
Selain itu, DPRD mengusulkan sejumlah langkah perbaikan, termasuk pemisahan jalur antrean antara kendaraan masyarakat umum dengan kendaraan pengangkut atau penampung BBM agar distribusi berjalan lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai distribusi BBM kembali normal. Pengawasan terhadap penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi, juga harus diperketat agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Didit.
Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal dan aktivitas ekonomi di Bangka Belitung tidak semakin terdampak.
“Kami berharap kondisi ini segera teratasi. DPRD akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.(RE)
