Pangkalpinang, nidianews.com – Keinginan memperbaiki nasib dengan bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri bisa berubah menjadi petaka apabila masyarakat tidak cermat memeriksa tawaran yang diterima. Iming-iming gaji tinggi hingga beasiswa dengan fasilitas mewah kini menjadi modus yang harus diwaspadai dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Junita Sitorus, meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan proses dan persyaratan.
Peringatan tersebut disampaikan Junita di tengah upaya Imigrasi memperkuat pencegahan TPPO melalui program Desa Binaan Imigrasi.
“Kalau diiming-imingi bekerja dengan gaji tinggi, padahal kualifikasi kita tidak memadai, itu pantas dicurigai,” kata Junita usai menghadiri rapat koordinasi antarinstansi pencegahan TPPO dan TPPM di Hotel Grand Safran, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, praktik perdagangan orang saat ini tidak hanya menyasar pencari kerja. Perempuan yang menjalin hubungan asmara melalui media sosial juga berisiko menjadi korban ketika diajak bepergian ke luar negeri oleh pasangan yang baru dikenal.
Bahkan, tawaran beasiswa pendidikan dengan fasilitas yang tidak wajar turut menjadi modus yang perlu mendapat perhatian.
“Ujug-ujug mendapat beasiswa dengan fasilitas yang luar biasa, ternyata setelah di luar negeri menjadi korban. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Junita menyebutkan, sepanjang tahun lalu terdapat sekitar 176 warga Bangka Belitung yang dipulangkan dari luar negeri. Angka tersebut menjadi perhatian mengingat jumlah penduduk provinsi itu sekitar 1,5 juta jiwa.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperluas upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan Desa Binaan Imigrasi yang merupakan program quick win Direktorat Jenderal Imigrasi.
Melalui program ini, Imigrasi akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pola perekrutan yang berpotensi mengarah pada TPPO.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Intelijen Negara, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Junita berharap keterlibatan berbagai instansi dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan utama yang menjadi perhatian dalam program ini adalah keselamatan warga negara Indonesia yang hendak bekerja, belajar, maupun bepergian ke luar negeri agar tidak berakhir sebagai korban eksploitasi.
“Kami mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran yang tidak masuk akal, terutama pekerjaan dengan gaji tinggi dan beasiswa dengan fasilitas tidak wajar,” tegasnya.(RE)
