Pangkalpinang, nidianews.com – Ketersediaan alat kontrasepsi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Karena itu, pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) perlu diperkuat agar distribusi tepat sasaran, kualitas produk terjaga, serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 di Hotel Grand Manunggal, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, mengatakan tata kelola Alokon tidak sekadar berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga mencakup seluruh rantai pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan hingga pengawasan.
Menurutnya, setiap tahapan harus berjalan sesuai standar dan ketentuan agar kontrasepsi yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjamin kualitas serta keamanannya.
“Pengelolaan Alokon merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa Alokon tersedia dalam jumlah yang cukup, terjaga kualitas dan keamanannya, serta dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB,” kata Yudi.
Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah persoalan dalam pengelolaan logistik kontrasepsi, termasuk potensi ketidaksesuaian penyimpanan, kendala distribusi, hingga pengelolaan persediaan.
Diskusi tersebut juga menjadi ruang evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Penguatan pengawasan turut menjadi pembahasan penting dalam forum tersebut. Muhammad Herpi Akbar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pangkalpinang hadir memberikan pemaparan mengenai aspek keamanan, pengawasan, serta tata kelola Alokon sesuai ketentuan yang berlaku.
Forum ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya DP3ACSKB, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup, BBPOM Pangkalpinang, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB), serta perwakilan rumah sakit, klinik dan distributor farmasi.
Yudi berharap keterlibatan berbagai pihak tersebut tidak hanya menghasilkan kesamaan persepsi, tetapi juga melahirkan komitmen yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
“Melalui forum ini, kami berharap setiap pihak dapat memberikan masukan berdasarkan tugas, fungsi, dan pengalaman masing-masing. Kita perlu membangun koordinasi yang lebih kuat agar setiap tahapan pengelolaan Alokon berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pengelolaan yang baik akan membantu mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan KB di daerah.
Bagi BKKBN, kepastian ketersediaan dan keamanan Alokon merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, gangguan dalam rantai pasok kontrasepsi berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana.
Karena itu, hasil diskusi diharapkan tidak berhenti sebagai rekomendasi, melainkan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi, pengawasan, dan pembenahan sistem pengelolaan Alokon secara berkelanjutan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung Program Bangga Kencana dan mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(*)
