Pangkalpinang, nidianews.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, menyoroti keterbatasan jumlah guru di beberapa wilayah. Dalam kunjungannya ke Bangka Belitung, Prof. Abdul Mu’ti menekankan bahwa persoalan ini lebih terkait pada distribusi guru yang tidak merata, bukan jumlah guru secara keseluruhan.
Prof. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa distribusi tenaga pendidik menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini.
“Masalah kita ini bukan pada jumlah guru, melainkan pada penyebarannya. Karena itu, kami tengah melakukan pendataan ulang guru-guru yang ada. Dengan mengacu pada peraturan menteri terbaru, guru dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Semoga distribusi tenaga pendidik ini dapat lebih merata di masa depan,” ungkap Prof. Abdul Mu’ti kepada sejumlah media usai audiensi dengan Dinas Pendidikan serta komunitas pendidik di BPMP Babel, Minggu (19/01/2025).
Selain memperbaiki distribusi, pelatihan guru juga menjadi fokus utama pemerintah. “Kami akan memberikan banyak pelatihan bagi guru, dan ini nantinya akan menjadi bagian dari laporan kinerja mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya sekadar memenuhi rasio jumlah guru,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Prof. Abdul Mu’ti juga membahas tingginya angka putus sekolah di Bangka Belitung. Menurutnya, masalah ini tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan fasilitas, tetapi juga faktor budaya yang masih mengakar di masyarakat.
“Semangat untuk belajar tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga dukungan budaya. Sayangnya, di beberapa daerah, tradisi masyarakat belum sepenuhnya mendukung pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan nasional perlu diterapkan untuk mendorong perubahan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.
Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Sugito, turut menyampaikan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
“Tingginya angka putus sekolah sering kali disebabkan oleh orang tua yang mengajak anak-anak bekerja di sektor tambang. Ini membutuhkan pendekatan komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dewan pendidikan, hingga masyarakat. Pendidikan kejuruan dan vokasi harus menjadi prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi ini,” jelasnya.
Kebijakan yang diusulkan oleh Prof. Abdul Mu’ti mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Sugito menyebutkan bahwa kolaborasi antara kebijakan nasional dan daerah adalah kunci untuk mengatasi masalah pendidikan, terutama dalam hal distribusi dan peningkatan kompetensi guru.
“Pelatihan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat sangat kami sambut baik. Kami akan menyelaraskan kebijakan ini dengan program daerah agar peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. Fokusnya tidak hanya pada jumlah guru, tetapi juga pada kompetensi mereka,” tambah Sugito. (RE)
