Bangka, nidianews.com— Ketidakakuratan data persediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) berisiko mengganggu pelayanan keluarga berencana (KB), mulai dari kekosongan stok saat dibutuhkan masyarakat hingga pemborosan anggaran akibat barang menumpuk dan kedaluwarsa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, menegaskan pentingnya akurasi pencatatan dan pelaporan stok Alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Yudi dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi tingkat Kabupaten Bangka, Rabu (14/10/2026).
“Kalau data tidak valid, Alokon yang kita dukung dan belanjakan bisa tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin menggunakan kontrasepsi, tetapi stoknya tidak ada. Sebaliknya, kalau terjadi overstock, barang bisa kedaluwarsa. Itu uang rakyat semua,” kata Yudi.
Menurut dia, data persediaan yang akurat menjadi dasar bagi BKKBN dalam menghitung kebutuhan dan merencanakan pengadaan Alokon. Perhitungan kebutuhan untuk 2027 telah dilakukan pada September 2026, sehingga pembaruan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan perencanaan.
Yudi menjelaskan, persoalan stok tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga dengan keberlanjutan pelayanan KB. Ketika jenis kontrasepsi yang dibutuhkan tidak tersedia, masyarakat berpotensi kesulitan memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Sebaliknya, persediaan berlebih dapat meningkatkan risiko kedaluwarsa dan pemborosan anggaran.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, BKKBN memperkuat pemahaman pengelola Alokon mengenai tata kelola persediaan, mekanisme distribusi, serta pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA).
Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memantau persediaan Alokon di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, pengelola program KB di puskesmas diminta rutin memperbarui data stok, termasuk jumlah persediaan dan Alokon yang telah digunakan.
“Kami berharap teman-teman di Dinas Kesehatan membantu meningkatkan komitmen pengelola program KB di puskesmas untuk melaporkan hasil pelayanan KB dan stok Alokon di masing-masing fasilitas,” ujarnya.
Dalam evaluasi awal melalui forum tersebut, Yudi menilai pengelolaan Alokon di Kabupaten Bangka secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan kendala di sejumlah puskesmas, terutama terkait ketersediaan tenaga pengelola yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi.
Menurut dia, tenaga dengan kompetensi farmasi lebih ideal untuk menangani pengelolaan Alokon. Namun, apabila tenaga farmasi belum tersedia, pengelolaan dapat dilakukan oleh tenaga lain dengan tetap mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
Forum tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan sekaligus menyamakan pemahaman antarpengelola agar proses pencatatan, distribusi, dan pengawasan persediaan berjalan lebih tertib.
Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari unsur kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, organisasi perangkat daerah yang menangani program KB (OPDKB), Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), serta pengelola aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka.
Peserta lainnya berasal dari 13 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) induk, 16 fasyankes jejaring, dan dua Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) peserta Kelas Ayah Teladan.
Melalui penguatan tata kelola tersebut, BKKBN berharap perencanaan dan distribusi Alokon semakin tepat sasaran, sehingga kebutuhan kontrasepsi masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkendala kekurangan stok maupun pemborosan akibat persediaan berlebih.(RE)
