Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang didorong lebih agresif memburu investor untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah tersebut dinilai penting agar ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dalam menopang pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, H. Arnadi, menilai potensi ekonomi Pangkalpinang sebenarnya cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menarik minat penanam modal.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu investor datang. Pemkot harus aktif mencari peluang, membangun komunikasi dengan pelaku usaha, serta menawarkan sektor-sektor potensial yang memiliki prospek bisnis menjanjikan.
“Jangan sampai kita memiliki banyak potensi, tetapi belum mampu mengundang minat investor untuk mengembangkannya. Pemerintah harus lebih aktif membangun komunikasi dengan dunia usaha dan menawarkan peluang investasi yang benar-benar siap untuk direalisasikan,” ujar Arnadi.
Ia mengatakan, posisi strategis Pangkalpinang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa seharusnya menjadi modal kuat dalam menarik investasi. Terlebih, pengembangan sektor usaha baru berpeluang menciptakan lapangan kerja sekaligus memperluas sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Arnadi menilai, penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui penghematan dan pengendalian belanja. Pemerintah juga harus memiliki strategi untuk memperbesar pendapatan melalui peningkatan aktivitas ekonomi.
“Selama ini pembicaraan mengenai penguatan fiskal sering kali lebih banyak diarahkan pada pengendalian belanja. Itu memang penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan upaya memperbesar pendapatan,” katanya.
Dalam hal ini, ia secara khusus meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengambil peran lebih strategis. Instansi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelayanan administrasi perizinan, tetapi juga menjadi ujung tombak promosi dan pemasaran potensi investasi daerah.
Pemkot, lanjutnya, perlu menyiapkan peta peluang investasi yang informatif dan siap ditawarkan kepada calon investor. Peta tersebut harus memuat ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, dukungan infrastruktur, akses pasar hingga kepastian dan kemudahan perizinan.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan di Pangkalpinang meliputi perdagangan, perhotelan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, pengolahan hasil perikanan hingga usaha pendukung distribusi dan logistik.
“Investor membutuhkan kepastian dan kemudahan. Kalau peluang usaha tersedia, tetapi persoalan perizinan, tata ruang, dan koordinasi antarinstansi tidak tertangani dengan baik, tentu akan memengaruhi keputusan mereka,” ungkapnya.
Meski demikian, Arnadi mengingatkan bahwa keberhasilan menarik investasi tidak boleh semata-mata diukur dari besarnya nilai modal yang masuk. Pemerintah harus memastikan investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, investasi idealnya mampu menyerap tenaga kerja lokal, membuka ruang kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses pemasaran produk masyarakat.
Dengan demikian, kehadiran investor tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Arnadi berharap pengembangan investasi menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan Kota Pangkalpinang. Target yang terukur, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar upaya tersebut tidak berhenti sebatas wacana.
“Pangkalpinang membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita tidak bisa terus bertumpu pada pola pembangunan yang sama, sementara kebutuhan masyarakat dan tantangan fiskal semakin besar. Pemerintah harus berani membuka peluang, aktif mencari investor, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” tegasnya.(*)
