Pangkalpinang, nidianews.com – Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta percepatan pengelolaan aset daerah usai menghadiri rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD Kota Pangkalpinang hingga Februari 2026.
Rapat tersebut digelar di ruang pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah, seluruh pejabat eselon II, Direktur RSUD Depati Hamzah, Direktur PDAM, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta para camat se-Kota Pangkalpinang.
Usai rapat, Wali Kota menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan pemerintah kota untuk mengevaluasi capaian kinerja setiap OPD.
“Ini sebenarnya rapat rutin bulanan kita untuk membicarakan hal-hal penting selama satu bulan sebelumnya, progresnya bagaimana. Kita upayakan konsisten dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulan agar OPD sudah mempersiapkan laporan kinerja dan serapan anggarannya,” kata Saparudin.
Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti OPD yang masih memiliki kendala dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran.
“Kalau ada OPD yang kinerjanya masih kurang atau serapan anggarannya belum maksimal, kita ingatkan terus. Kalau ada masalah, kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota juga menanggapi pertanyaan terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah diatur melalui surat edaran yang berlaku hingga 24 Maret 2026, namun tetap disertai sistem pengawasan berbasis digital.
“Selama WFA pegawai tetap absen secara online dan harus mengisi aktivitas kerjanya setiap hari. Jadi walaupun bekerja dari mana saja, kinerjanya tetap terpantau,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Pangkalpinang berhasil meraih peringkat terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Alhamdulillah tahun ini kita terbaik se-Bangka Belitung, padahal sebelumnya kita berada di posisi lima. Tapi ini jangan membuat kita terlena, justru harus kita tingkatkan lagi,” kata Saparudin.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan terutama pada pengelolaan barang milik daerah yang saat ini berada pada nilai 69,03.
“Untuk masuk zona kuning kita butuh 71 poin, jadi kurang sedikit lagi. Kalau mau masuk zona hijau, masih perlu peningkatan sekitar 10 poin,” ujarnya.
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah kota adalah mempercepat proses sertifikasi tanah milik daerah serta menertibkan aset yang selama ini dikelola pihak ketiga.
“Saya minta bidang aset melalui Asisten III benar-benar fokus menyelesaikan sertifikasi tanah milik pemerintah kota. Kalau dokumennya lengkap dan tidak ada masalah, prosesnya sebenarnya cepat,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang baik di setiap OPD. Ia mengingatkan agar tidak hanya mengandalkan penyimpanan digital.
“Jangan terlalu yakin dengan data digital saja. Minimal harus ada satu set arsip fisik yang disimpan di lemari arsip. Kalau suatu saat sistem rusak atau hard disk bermasalah, kita masih punya cadangan data,” tegasnya.
Ia berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan data, pelaporan kinerja, serta pengelolaan aset agar tata kelola pemerintahan di Kota Pangkalpinang semakin baik.
“Semua ini bagian dari upaya kita memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kinerja pemerintah kota semakin optimal,” tutupnya. (RE)
