Jakarta, nidianews.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait ini merupakan kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya untuk memperkuat peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan di daerah serta mendukung stabilitas sektor keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu indikator penting bagi stabilitas ekonomi makro nasional.
“TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam RPJMN maupun RPJMD,” ujar Airlangga.
Ia juga menyebutkan bahwa isu inklusi keuangan kini menjadi perhatian global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang diraih melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif karena dinilai sejalan dengan visi dan program Asta Cita Presiden.
Senada dengan itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyatakan bahwa keberadaan TPAKD di daerah sangat strategis untuk membuka akses pembiayaan dan memperkuat agenda prioritas nasional.
“Beberapa program Presiden seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi Merah Putih tidak hanya memperkuat SDM, tetapi juga mendorong ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” ujar Hidayat.
Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2025 tersebut, juga diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang akan menjadi panduan arah kebijakan dan langkah transformasi TPAKD ke depan. Dokumen ini difokuskan untuk memperkuat ekosistem akses keuangan daerah, terutama dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, OJK turut memberikan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi keuangan, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Rakornas TPAKD tahun ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah penting mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
