Pangkalpinang, nidianews.com – Menyusul aksi orasi yang dilakukan Aliansi Penambangan Rakyat dan Masyarakat Peduli Tambang di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Anggota Komisi III DPRD Babel dari Fraksi Partai Gerindra, Hima Olivia, angkat bicara soal dugaan praktik mafia di tubuh PT Timah.
Dalam wawancaranya, Hima menegaskan bahwa praktik tidak sehat di internal PT Timah bukanlah isu baru. Ia bahkan mengingatkan publik pada kasus hukum korupsi 271 Triliun yang melibatkan pihak sebagai bukti nyata adanya oknum yang bermain.
“Kasus 271 itu kan jelas menunjukkan ada oknum di PT Timah. Jadi ini bukan lagi sebatas dugaan,” ujar Hima, Rabu (10/09).
Sebagai mantan pelaku usaha tambang, Hima menilai sistem tata kelola saat ini membuka celah praktik mafia. Perbedaan harga jual timah antara PT Timah dan swasta disebutnya sebagai biang masalah.
“Dengan adanya Satgas, mestinya bukan menertibkan penambangnya, tapi memastikan hasil IUP masuk ke PT Timah. Faktanya, justru banyak yang lari ke swasta,” tegasnya.
Hima menekankan, disparitas harga menjadi akar persoalan. Selama PT Timah membeli timah lebih rendah dari harga swasta, peluang permainan oknum akan terus terbuka.
“Harapan kita PT Timah bisa menyamakan harga. Harga LME sudah tinggi, tapi kenapa harga PT Timah masih rendah? Selama selisih harga ada, mafia tetap punya ruang,” kata Hima.
Terkait tudingan adanya “koruptor” di internal PT Timah, Hima memilih menjawab diplomatis. Namun, ia tidak menampik potensi adanya penyimpangan.
“Seharusnya hasil IUP rakyat masuk ke PT Timah, tapi kenyataannya banyak mengalir ke swasta. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar,” jelasnya.
Ia juga mengungkap bahwa DPRD Babel sejatinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Utama PT Timah untuk membahas penyetaraan harga. Namun, agenda itu tertunda karena pimpinan dewan harus menghadiri rapat daerah.
“Harusnya hari ini ada pertemuan dengan Dirut PT Timah, tapi ditunda karena raporda,” katanya.
Saat ditanya soal isu harga beli timah hanya Rp6.000 per satuan tertentu, Hima mengaku belum bisa memastikan karena informasi tersebut bukan berada di dapilnya. (RE)
