Pangkalpinang, nidianews.com – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Wali Kota resmi membuka Sosialisasi Implementasi Kebijakan Konkruen Komunikasi Publik melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang ini berlangsung di Balai Besar Betason Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (28/11/2025).
Dalam sambutannya, Juhaini menegaskan bahwa sosialisasi ini memiliki makna strategis sebagai titik awal memperkuat literasi digital, meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, serta membangun komunitas informasi yang mandiri dan berkelanjutan.
βSosialisasi hari ini memiliki makna strategis sebagai titik awal untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan pemahaman bersama tentang keterbukaan informasi publik, dan menciptakan komunitas informasi yang dapat berkembang secara mandiri,β ujar Juhaini.
Ia berharap, setelah kegiatan ini, Kota Pangkalpinang dapat segera membentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) minimal satu di setiap kecamatan sebagai langkah memperkuat ekosistem komunikasi publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
βMari kita jadikan pembentukan KIM sebagai momentum untuk membangun masyarakat yang lebih informatif, lebih partisipatif, dan lebih siap menghadapi tantangan digital,β tambahnya.
Menurut Juhaini, KIM bukan sekadar kelompok atau forum biasa, tetapi merupakan gerakan kolektif yang mendorong masyarakat lebih aktif, kritis, dan berdaya dalam memanfaatkan informasi. Melalui KIM, masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan, menyampaikan aspirasi, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
Ia menegaskan bahwa pembentukan KIM di daerah tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, melainkan upaya membangun ekosistem komunikasi publik yang inklusif di mana pemerintah membuka ruang dan masyarakat berperan aktif di dalamnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjutnya, terus mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan konkruen komunikasi publik diharapkan mampu menciptakan pola komunikasi yang selaras, terpadu, dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.
βInformasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, mudah dipahami, serta mampu menjawab kebutuhan publik. Di sinilah peran KIM menjadi sangat strategis,β tegasnya.
Sebagai wadah informasi berbasis komunitas, KIM diyakini memiliki kemampuan menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan inklusif. Kehadiran KIM juga diharapkan memperkuat literasi digital masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Juhaini menutup sambutan dengan harapan kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.(RE)
