Pangkalpinang, nidianews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/5/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani. Ia didampingi Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Plt. Asisten I dan III, Plt. Inspektur, Plt. Kepala Bappeda, serta Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda), dari Ruang Video Conference Kantor Gubernur Kep. Babel.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito mengingatkan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait kewajiban, larangan, serta sanksi bagi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH).
Beberapa poin penting menjadi perhatian dalam rakor tersebut, antara lain dukungan Pemerintah Daerah terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Mendagri juga menyinggung kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai masih lambat, yakni sebesar 4,87 persen.
“Tapi saya berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah hasil kerja sama antara pusat dan daerah. Sama halnya saat kita berhasil menekan angka inflasi, kini saatnya kita bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 50 persen faktor pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang sangat dipengaruhi oleh daya beli dan jumlah uang beredar di masyarakat.
Terkait realisasi pendapatan daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah yang mencatat kinerja baik.
“Realisasi pendapatan APBD Provinsi Babel tercatat sebesar 27,65 persen. Angka ini menunjukkan prestasi dan kinerja yang tidak bisa dibantah,” tegas Mendagri.
Namun demikian, ia juga menyoroti beberapa daerah yang mengalami penurunan realisasi dan meminta agar pemerintah daerah setempat lebih fokus dalam mengelola pendapatan.
“Harapan kami kepada semua kepala daerah, atau yang mewakili dalam rakor ini, agar menyampaikan data-data penting seperti realisasi pendapatan dan belanja, surat edaran program MBG, data pertumbuhan ekonomi tiap daerah, serta data pengadaan barang dan jasa,” pesannya.
Langkah ini, lanjut Mendagri, penting untuk merumuskan kebijakan lanjutan demi menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dua indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. (*)
