Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan apresiasi atas penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para tenaga kerja nonformal dan informal. Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Pangkalpinang, Agus Fendi, usai meninjau langsung proses penyaluran BSU di Kantor Pos Kota Pangkalpinang, Jumat sore (4/7/2025).
“Yang jelas, Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat atas program Bantuan Subsidi Upah ini. Terutama ditujukan kepada para buruh dan tenaga kerja informal yang memang sangat membutuhkan,” ujar Agus Fendi kepada awak media.
Dalam penyaluran kali ini, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli, dengan rincian Rp300.000 per bulan.
Agus Fendi berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan secara bijak dan sesuai kebutuhan pokok. Ia menekankan agar dana yang diterima tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif yang tidak penting.
“Harapan kami, para penerima bisa menggunakan dana ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur dalam sambutannya, jangan sampai bantuan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya untuk judi online atau keperluan yang bukan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti peran bantuan ini dalam meredam inflasi yang terjadi di tengah kenaikan harga barang pokok. Menurutnya, BSU menjadi bantalan sosial yang cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Secara teori, inflasi terjadi karena permintaan meningkat sementara suplai terbatas. Dengan adanya bantuan seperti ini, masyarakat bisa tetap membeli barang-barang kebutuhan seperti beras, cabai, atau bawang, walaupun harganya naik. Artinya, BSU ini bisa menutupi selisih harga dan menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga,” jelas Agus.
Terkait sasaran penerima BSU, Agus menjelaskan bahwa penerima bantuan adalah para pekerja non-ASN dan buruh swasta yang telah melalui proses verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Data penerima diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan apakah para pekerja tersebut aktif dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi mereka yang memang layak, dan seleksi dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Salah satu indikatornya adalah kepesertaan aktif dalam program jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan hari tua. Jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak membayar iuran BPJS, tentu mereka tidak masuk dalam daftar penerima,” terangnya.
Dengan penyaluran yang tepat sasaran, Agus Fendi optimistis BSU tahun ini bisa membantu masyarakat pekerja yang terdampak kondisi ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kota Pangkalpinang. (*)
