Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan komitmennya menjaga ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berstatus zero tambang. Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal yang kembali marak di beberapa titik.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, usai rapat koordinasi tindak lanjut laporan pertambangan ilegal pada Selasa (16/9/2025), menyampaikan bahwa pihaknya segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan pencegahan dan penindakan.
“Dengan adanya laporan masyarakat dan arahan dari Presiden serta Pemerintah Provinsi Babel, kami sepakat membentuk Satgas khusus yang melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, Satpol PP, camat, lurah, hingga masyarakat. Satgas ini akan fokus menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Pangkalpinang,” tegas Unu.
Menurutnya, secara tata ruang dan perizinan, Pangkalpinang tidak diperbolehkan untuk aktivitas pertambangan.
“Pangkalpinang adalah zero tambang. Tidak ada izin tambang di wilayah ini, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan merupakan pelanggaran,” tambahnya.
Sebelumnya, Satpol PP telah melakukan penertiban tambang ilegal. Namun, aktivitas tersebut kerap muncul kembali setelah ditertibkan. Karena itu, Pemkot merasa perlu membentuk Satgas terpadu agar penanganannya lebih serius dan menyeluruh.
Unu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kota dari aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan warga.
“Kami ingin memberikan perlindungan dan ketenangan kepada masyarakat. Harapannya, dengan adanya Satgas ini, Pangkalpinang bisa benar-benar terbebas dari tambang ilegal dan kembali meneguhkan komitmen sebagai kota zero tambang,” pungkasnya. (RE)
