Pangkalpinang, nidianews.com – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, menghadiri kegiatan reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa sidang II tahun 2025 yang digelar bersama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Balai Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya, Juhaini menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir, di antaranya Wakil Ketua DPRD H. Edy Iskandar, S.Ag., M.Pd., Monica Hafrida, S.IP., M.Si., Dodi Gustian, S.T., M.H., Dr. Adi Sujipto, S.P., Ucok Okta Haber, S.H., M.H., Sadiri. H. Zeki Yamani SH, MH.
“Alhamdulillah, pagi ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat menghadiri kegiatan reses bersama DPRD Provinsi. Ini merupakan momen penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi,” ujar Juhaini.
Ia menuturkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang berjalan seiring dengan penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
“Kegiatan ini sangat tepat waktunya, karena menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM, sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan ke depan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Juhaini memaparkan tema pembangunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2026, yaitu “Pangkalpinang Sejahtera melalui Pembangunan Berbasis Perdagangan dan Dukungan Industri Unggulan.” Tema ini diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni Reformasi birokrasi, Penanggulangan kemiskinan, Peningkatan layanan publik, Penguatan ekonomi kerakyatan, Pengelolaan lingkungan berbasis tata ruang, Peningkatan kompetensi tenaga kerja, Pembangunan yang responsif gender.
Ia menekankan pentingnya identifikasi isu-isu strategis yang benar-benar dirasakan masyarakat agar dapat disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan tepat sasaran.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang dan Bangka Belitung secara umum,” tutup Juhaini.
Kegiatan reses ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan UMKM, yang diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang responsif dan relevan terhadap kebutuhan riil di lapangan. (*)
