Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (4/6/2025). Rakor yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. H. Tomsi Tohir, M.Si.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, hadir secara virtual mewakili Pj. Wali Kota M Unu Ibnudin dari Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam keterangannya usai rakor, Juhaini menjelaskan bahwa kegiatan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk evaluasi program nasional dan perkembangan inflasi di berbagai daerah.
“Dalam rakor tadi, salah satu poin penting adalah evaluasi program makan bergizi gratis. Dari 261 unit pelayanan gizi yang sudah ditetapkan, Pangkalpinang belum termasuk penerima manfaat,” ungkapnya.
Selain itu, turut dibahas pencapaian program pembangunan tiga juta rumah secara nasional yang saat ini telah terealisasi 98 persen. Menurut Juhaini, Pangkalpinang telah berkontribusi melalui penerbitan regulasi seperti Peraturan Wali Kota terkait pemberian BPHKTB dan pelayanan PBG secara gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Rakor juga menyoroti progres pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. “Kita bersyukur, seluruh 42 kelurahan di Pangkalpinang sudah melaksanakan musyawarah khusus, dan tidak menjadi sorotan khusus dari Kemendagri,” tambahnya.
Sementara itu, untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pelaksanaannya di Bangka Belitung termasuk Pangkalpinang dilaporkan sudah mencapai 100 persen.
Namun demikian, Juhaini mengungkapkan masih ada pekerjaan rumah, yakni terkait pengajuan data lahan untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat.
“Kami termasuk satu dari 210 pemerintah daerah yang belum menyampaikan data lahan. Hal ini akan segera kami koordinasikan dengan Dinas Sosial,” ujarnya.
Dari sisi pengendalian inflasi, Juhaini menjelaskan bahwa angka inflasi di Kota Pangkalpinang masih dalam tren positif dan sejalan dengan kondisi nasional.
“Secara year-on-year, inflasi Pangkalpinang tercatat 1,4 persen, lebih rendah dari angka nasional yang berada di 1,6 persen. Untuk month-to-month, Pangkalpinang mengalami deflasi 0,86 persen, juga lebih tinggi dibanding deflasi nasional 0,37 persen. Sementara inflasi kalender kita sebesar 1,01 persen, sedikit di bawah nasional 1,19 persen,” jelasnya.
Ia pun menilai rakor ini sebagai momentum penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan menyusun langkah strategis ke depan.
“Evaluasi ini sangat berguna bagi kami untuk melihat capaian yang sudah diraih serta kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Rakor pengendalian inflasi ini merupakan agenda rutin Kemendagri dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memastikan keberhasilan implementasi program strategis nasional di daerah. (*)
