Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian kembali menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat di Kecamatan Gerunggang, Jumat (10/10/2025). Program ini merupakan bagian dari upaya pengendalian harga pangan sekaligus bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah di tengah kenaikan harga beras.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa penyaluran beras cadangan pangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
“Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyaluran beras cadangan pangan ini. Program ini kita laksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pangkalpinang,” ujar Juhaini.
Ia menjelaskan, total penerima manfaat untuk Kota Pangkalpinang mencapai 2.500 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara itu, khusus untuk Kecamatan Gerunggang terdapat 400 KPM yang tersebar di enam kelurahan.
Rinciannya, Kelurahan Air Kepala Tujuh sebanyak 67 KPM, Bukit Merapen 67 KPM, Bukit Sari 66 KPM, Kacang Pedang 67 KPM, Taman Bunga 66 KPM, dan Tua Tunu Indah 67 KPM.
“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga beras, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” lanjut Juhaini.
Sementara itu, Camat Gerunggang Richard Syam menambahkan bahwa penerima bantuan kali ini merupakan warga yang belum mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah pusat.
“Totalnya 400 penerima manfaat di enam kelurahan, jumlahnya memang berbeda di tiap kelurahan. Bantuan ini khusus dari dana APBD Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian untuk tahun anggaran 2025,” jelas Richard.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa bantuan pangan, tetapi juga menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga bahan pokok di daerah. (RE)
