TPP ASN dan Gaji PHL Tetap Aman
Pangkalpinang, nidianews.com – Barisan pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan apel rutin yang berlangsung di pelataran Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Senin (2/12/2024). Apel ini dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama.
Dalam arahannya, Budi menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya adalah penegasan bahwa tidak akan ada pemotongan maupun pengurangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN serta gaji PHL. Ia meminta agar tidak ada desas-desus yang meresahkan terkait kebijakan Pemkot.
“Sejak awal, tidak ada satu pun pejabat yang berniat untuk mengurangi atau menyunat hak kesejahteraan para pegawai. Kami berkomitmen penuh bersama TAPD agar di tahun 2025 TPP dan gaji tetap sama seperti tahun ini,” ungkap Budi dengan tegas.
Isu pemotongan ini, lanjut Budi, muncul setelah beredar kabar tentang kemungkinan Pilkada ulang. Ia menepis rumor tersebut dan menegaskan bahwa dirinya telah dipanggil oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas hal ini bersama pemerintah pusat.
“Pak Gubernur juga dengan tegas menolak adanya pemotongan TPP maupun gaji. Beliau tidak ingin ada kebijakan yang tidak menguntungkan selama masa jabatannya sebagai Penjabat Gubernur,” imbuhnya.
Budi mengungkapkan bahwa sebelum ia menjabat sebagai Penjabat Wali Kota, Kota Pangkalpinang telah mengalami defisit anggaran, sebuah kondisi yang hampir dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2024. Untuk mengatasi hal ini, ia memperkenalkan program Gerbang PAD (Gerakan Bangkit Pendapatan Asli Daerah) yang bertujuan menggali potensi lokal guna mendongkrak pendapatan daerah. Ia menyerukan seluruh pegawai Pemkot untuk bersatu dan bekerja secara kolektif demi tujuan ini.
“Kalau ada ide atau gagasan untuk menggali potensi PAD, seperti optimalisasi parkir, pemanfaatan tanah-tanah atau aset milik pemerintah, segera laporkan kepada saya. Kita bahas bersama, bantu Pemkot, dan jadilah tim yang solid,” serunya.
Budi juga menyinggung tentang perpanjangan kontrak bagi PHL. Ia meminta BKPSDMD untuk mengadakan seleksi dan tes ulang sebelum kontrak mereka diperpanjang pada tahun 2025. Ke depan, kontrak kerja bagi PHL akan diberikan untuk jangka waktu tiga bulan dengan evaluasi berkala.
“Dengan evaluasi setiap tiga bulan, kita bisa menilai kompetensi tenaga honorer secara lebih objektif. Saya minta seleksi ini dilakukan secara profesional dan hasilnya harus transparan,” pungkasnya. (*)
