Pangkalpinang, nidianews.com – Dalam upaya mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang. Senin (28/10/204). Audiensi ini bertempat di kantor KPU Kota Pangkalpinang dan bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mencapai target partisipasi pemilih sebesar 83 persen.
Dalam pertemuan tersebut, Budi Utama menyampaikan bahwa silaturahmi ini tidak hanya sebagai bentuk kunjungan formal, tetapi juga menjadi ajang diskusi mengenai strategi bersama demi meningkatkan partisipasi pemilih. Target 83 persen yang ingin dicapai, menurut Budi, adalah langkah signifikan mengingat pada Pilkada lima tahun lalu hanya mencapai sekitar 56 persen. Ia berpendapat bahwa Pilkada memiliki makna mendalam bagi masyarakat karena memilih pemimpin lokal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.
“Target kita adalah 83 persen, sebanding dengan partisipasi pada Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya. Pilkada ini memilih pemimpin yang akan menjadi bapak, ibu, dan sosok pemimpin bagi masyarakat Kota Pangkalpinang dan Provinsi Bangka Belitung,” ujar Budi Utama.
Untuk mencapai target tersebut, strategi sosialisasi yang efektif telah dirancang. Budi menyebutkan bahwa diperlukan pendekatan langsung dengan berbagai cara, mulai dari pemasangan flyer, penggunaan media sosial, hingga sosialisasi secara langsung di lapangan. Pemerintah akan mengajak seluruh perangkat desa, mulai dari camat, lurah, hingga RT/RW, untuk turut aktif dalam mengajak masyarakat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November mendatang.
“Sampai dengan masa tenang nanti, kita semua harus turun ke lapangan. Pemerintah kota akan berkolaborasi dengan KPU untuk melaksanakan sosialisasi secara masif dengan melibatkan peran aktif RT/RW dan para pemangku kepentingan setempat,” jelas Budi.
Pada kesempatan tersebut, Budi Utama juga menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan dana hibah. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengalokasikan dana hibah sebesar 23 miliar rupiah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada. Budi mengingatkan agar penggunaan dana ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukan yang telah diajukan.
“Kolaborasi ini bukan hanya untuk mensukseskan Pilkada, tapi juga untuk memastikan pencegahan praktik korupsi. Kami meminta agar penyelenggara Pilkada mematuhi aturan penggunaan dana hibah yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Pengelolaan dana yang ketat ini dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan mendukung terciptanya Pilkada yang bersih dan berintegritas.
