Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa hasil reses anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang wajib diakomodir oleh pihak eksekutif, selama tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan Didit usai Sidang Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (26/1/2026).
Didit mengatakan, reses merupakan kegiatan kontekstual yang bernilai positif karena langsung menyerap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
“Reses ini kan kontekstual positif. Maka ini harus diakomodir oleh teman-teman eksekutif. Sebagian usulan itu sebenarnya sudah masuk,” ujar Didit.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya aturan yang jelas dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Maka harus ada aturan. Pokir itu harus tepat aturannya. Jangan sampai nanti ada permasalahan di kemudian hari. Karena mohon maaf, Pokir-Pokir di Indonesia ini kan banyak yang bermasalah,” tegasnya.
Menurut Didit, Pokir yang disampaikan merupakan aspirasi dari seluruh anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD, yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Bangka Belitung.
“Intinya ini aspirasi 45 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD. Ini aspirasi masyarakat, dan susah untuk tidak diakomodir. Harus diakomodir,” katanya.
Terkait kendala realisasi, Didit menyebut sejauh ini tidak ada hambatan berarti, kecuali soal ketersediaan anggaran.
“Sebenarnya enggak ada kendala, cuma bicara uangnya saja. Tapi kalau Rp1 triliun 78 miliar itu cair, clear semuanya. Aman,” ungkapnya.
Menanggapi isu kelangkaan LPG, Didit memilih berhati-hati dalam memberikan komentar. Ia mengaku masih mempelajari persoalan tersebut agar tidak keliru menyampaikan pernyataan.
“Abang belum memahami, takut salah komentar. Sekarang bicara harus hati-hati,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa menjelang perayaan besar seperti Imlek, bulan puasa, dan Idulfitri, Pertamina harus mampu menjamin ketersediaan LPG bagi masyarakat.
“Nanti mungkin kita akan ke pusat untuk mempertanyakan persiapan LPG untuk Imlek, puasa, maupun lebaran,” katanya.
Sementara terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM), Didit menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Yang penting Bangka Belitung jangan di-PHP (Pemberi Harapan Palsu). Penentuan itu harus melibatkan pemerintah lokal juga. Enggak bisa semuanya dikuasai pusat,” tutup Didit.(RE}
