Jakarta, nidianews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Roy Rizali Anwar, menerima paparan awal serta usulan peningkatan infrastruktur dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PUPR meminta Pemkot Pangkalpinang untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai regulasi yang berlaku. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, usulan akan dikawal dan diproses lebih lanjut dalam mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Respons positif dari Kementerian PUPR ini menjadi sinyal baik bagi Pemkot Pangkalpinang. Sebelumnya, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, secara langsung memaparkan kondisi eksisting infrastruktur daerah, kebutuhan pembangunan prioritas, serta urgensi dukungan pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan.
βUpaya ini kami lakukan semata-mata untuk mendorong kemajuan Kota Pangkalpinang. Pemerintah kota berkomitmen meneruskan amanat RPJMN serta memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,β ujar Saparudin, Rabu (17/12/2025).
Wali Kota yang akrab disapa Prof Udin ini menegaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Ia menambahkan, kebutuhan infrastruktur di Kota Pangkalpinang memerlukan dukungan lintas sektor, terutama dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, agar kualitas layanan publik serta konektivitas wilayah dapat terus ditingkatkan.
Melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program peningkatan infrastruktur di Kota Pangkalpinang dapat terealisasi secara optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
βKota Pangkalpinang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Kami berharap usulan ini menjadi bahan pertimbangan serius dan dapat diaplikasikan secara nyata di daerah,β pungkasnya.
Dalam paparan usulan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang turut didampingi Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, M. Agus Salim. (*)
