Sungailiat, nidianews.com – Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi Gerindra, Mendra Kurniawan, menggelar kegiatan reses terakhir di tahun 2025 yang sekaligus menjadi penutup agenda DPRD tahun ini. Reses tersebut dilaksanakan di Kantor Kelurahan Surya Timur, Minggu (14/12/2025), dan dihadiri oleh perangkat kelurahan, ketua RT/RW, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Mendra Kurniawan menjelaskan bahwa reses merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan, sehingga perlu dipilah mana yang menjadi prioritas dan krusial.
βReses ini intinya menampung aspirasi masyarakat. Tidak semua bisa langsung tertampung, tapi ada beberapa titik krusial yang sudah dilaporkan oleh Pak Buyung. Yakinlah, apa yang disampaikan akan kita proses agar sinkron,β ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendra juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada kepala lingkungan (kaling) dan RT terkait kebijakan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan. Ia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp32 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026.
βUntuk urusan BPJS tahun depan, insyaallah tidak ada lagi permasalahan. Seluruh warga Kabupaten Bangka yang ber-KTP Bangka akan ter-cover. Jadi jangan takut, meskipun ada tunggakan, selama memang warga tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan,β tegasnya.
Mendra menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menunda berobat hanya karena persoalan administrasi BPJS. Ia meminta warga untuk tetap datang ke rumah sakit dan melaporkan ke pihak kelurahan agar dapat diproses.
βJangan sampai gara-gara nunggak dua bulan, orang sakit tidak dilayani. Itu tidak boleh. Rumah sakit itu tugasnya melayani dulu, bukan langsung bertanya BPJS ada atau tidak,β katanya dengan nada tegas.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah daerah dan DPRD. Meski kondisi anggaran daerah mengalami penurunan signifikan, pelayanan kesehatan tetap harus menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar.
βKesehatan itu urusan paling penting. Kalau urusan lain mungkin masih bisa ditunda, tapi kalau sudah sakit, paniknya satu rumah. Maka urusan kesehatan ini wajib hukumnya untuk dipenuhi,β jelas Mendra.
Ia berharap, melalui kebijakan anggaran kesehatan yang telah disepakati, tidak ada lagi persoalan berarti terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat, khususnya kesehatan, benar-benar dirasakan oleh seluruh warga.(RE)
