Mandatory Spending Pendidikan
Pangkalpinang, nidianews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menegaskan bahwa pada tahun 2025, alokasi anggaran atau mandatory spending untuk sektor pendidikan akan melebihi batas minimal yang ditetapkan, yaitu 20 persen. Hal ini disampaikan pada acara Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan di Sun Hotel, Senin (25/11/2024).
Dalam pernyataannya, Sekda Mie Go menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan alokasi anggaran pendidikan berada di atas standar minimal.
“Hari ini saya menyampaikan bahwa sesuai ketentuan, minimal 20 persen anggaran wajib dialokasikan untuk pendidikan. Namun, pada tahun 2025 nanti, kita pastikan anggaran ini melebihi 20 persen untuk menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik,” ungkapnya.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor pendidikan, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan, seperti jumlah anak yang tidak bersekolah.
Pemerintah melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam mendata anak-anak yang tidak sekolah. Data ini menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan pendidikan ke depan.
“Hari ini, kami mengundang PSM untuk mendata anak-anak yang tidak sekolah. Data ini kami peroleh dari informasi kelurahan dan diverifikasi oleh PSM. Kami peduli dengan anak-anak yang putus sekolah, karena ini adalah tanggung jawab pemerintah, khususnya bidang pendidikan,” tambah Mie Go.
Melalui pendekatan ini, pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmennya untuk menjangkau setiap anak agar mendapatkan akses pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandi, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengolah data anak tidak sekolah. Hasil sementara menunjukkan terdapat 501 anak yang tidak bersekolah.
“Sebelumnya, dari data Dapodik, tercatat sekitar 400-an anak. Setelah kami turun langsung ke lapangan dan melakukan validasi, angka tersebut meningkat menjadi 501. Ini adalah tanggung jawab kami untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah, baik melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun sekolah formal lainnya,” jelas Erwandi.
Proses validasi ini melibatkan PSM dan kelurahan sebagai garda terdepan yang lebih memahami kondisi di lapangan.
Dalam memetakan masalah, pemerintah menemukan bahwa penyebab utama anak-anak tidak sekolah meliputi faktor ekonomi, keluarga broken home, dan kurangnya akses pendidikan. Setiap kasus akan ditangani melalui intervensi yang spesifik.
“Untuk masalah ekonomi, kami intervensi melalui berbagai program beasiswa, seperti KIP, bantuan Baznas, dan anggaran dari APBD. Jika beasiswa KIP dan Baznas tidak mencukupi, kami siapkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah untuk mencover sekitar seribuan anak,” tambah Erwandi.
Untuk kasus keluarga broken home, langkah-langkah yang diambil melibatkan psikolog dan kerjasama dengan berbagai pihak guna memberikan solusi yang sesuai.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyiapkan beasiswa pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk memastikan tidak ada anak yang terhalang akses pendidikan hanya karena kendala finansial. Selain itu, intervensi tambahan akan diberikan kepada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Kami memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan menjadi fokus utama intervensi. Data ini penting agar langkah-langkah yang diambil tepat sasaran,” jelas Erwandi. (RE)
