Pangkalpinang, nidianews.com – Β Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menggencarkan upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satunya dengan mendorong pembentukan bank sampah induk di setiap kecamatan sebagai bagian dari program Peta Jalan (Roadmap Pengolahan Sampah) yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Pangkalpinang di awal tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DLH Kota Pangkalpinang, Suharto, saat ditemui Jumat (1/8/2025). Saat ini, kata Suharto, baru terdapat satu bank sampah induk tingkat kota yang dikelola pemerintah. Selebihnya masih dalam bentuk bank sampah unit yang berskala kecil.
“Target kita di tahun 2025 ini, setiap kecamatan sudah memiliki bank sampah induk. Saat ini sudah kita sosialisasikan dan sedang mendampingi pembentukan bank-bank sampah induk tersebut di wilayah kecamatan,” jelas Suharto.
Lebih lanjut, Suharto menjelaskan bahwa bank sampah unit nantinya juga diharapkan terbentuk di tingkat kelurahan, bahkan sampai lingkup RW pada tahun 2026. Bank sampah unit bisa dikelola oleh berbagai kelompok kegiatan seperti PKK, Karang Taruna, posyandu, hingga sekolah.
“Misalnya saat ibu-ibu datang ke posyandu, bisa langsung menabung sampah ke bank sampah yang dikelola tim posyandu. Jadi tidak harus punya tempat dan peralatan yang lengkap dulu, yang penting fungsinya jalan,” tambahnya.
Menurut Suharto, masih banyak masyarakat yang keliru memahami konsep bank sampah sebagai semata-mata kegiatan ekonomi. Padahal, menurutnya, tujuan utama bank sampah adalah mengurangi sampah dari sumbernya.
“Kalau sampah sudah dipilah dari rumah, sampah organik bisa jadi kompos atau makanan maggot. Sementara yang kering seperti plastik, kardus, dan kaleng bisa masuk bank sampah. Jadi TPA tidak dibebani semua jenis sampah,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Suharto menekankan pentingnya nilai ekologis dan sosial dari kegiatan bank sampah. Ia mencontohkan, warga bisa menyumbangkan hasil tabungan sampah mereka untuk mendukung kegiatan sosial seperti posyandu, sekolah, atau pengajian.
Terkait kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini, Suharto mengakui bahwa Pemkot Pangkalpinang masih memaksimalkan TPA eksisting di wilayah Parit 6 sembari terus melakukan berbagai upaya pengembangan.
“Kami maksimalkan alat yang ada untuk mengolah sampah di TPA tersebut, sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi terkait rencana TPA atau TPST regional,” jelasnya.
Pemkot juga tengah menyusun rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai tindak lanjut dari dokumen PTMP 2024. Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah mulai menyusun Detail Engineering Design (DED) dan mencari alternatif lokasi untuk pembangunan TPST baru.
“Jadi baik dari provinsi maupun kota sedang bergerak. DLH sendiri tetap fokus meminimalkan dampak dari TPA yang ada sekarang sambil menunggu solusi jangka panjang,” tutup Suharto. (*)
