Pangkalpinang, nidianews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Kerja Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi tahapan pemilihan tahun 2024. Acara ini berlangsung di Aula Swiss-Belhotel Pangkalpinang, pada Rabu, (19/2/2025) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk akademisi, kepolisian, partai politik, Bawaslu, serta media massa.
KPU Kota Pangkalpinang berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai landasan perbaikan dalam tata kelola pemilu mendatang, demi menghadirkan proses pemilihan yang lebih inklusif, transparan, serta memiliki akuntabilitas tinggi.
Dalam forum ini, berbagai pihak, termasuk pengawas pemilu, perwakilan partai politik, sekretariat KPU, hingga insan media, menyampaikan beragam perspektif serta masukan kritis terkait kendala yang muncul selama tahapan pemilihan.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan KPU dalam menyempurnakan sistem dan prosedur kepemiluan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan transparansi, memperkokoh akuntabilitas, dan mendorong partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu.
“Banyak pertanyaan serta masukan yang dibahas, termasuk pandangan dari akademisi dan kepolisian. Dari pihak kepolisian, mereka menegaskan bahwa kondisi keamanan selama Pilkada kemarin terkendali dan kondusif. Sementara itu, akademisi juga menyampaikan bahwa meskipun proses Pilkada telah mencapai tahap akhir, dinamika politik masih terus berjalan, terutama menjelang penetapan resmi hasil Pilkada 2024,” ungkap Sobarian.
Selain aspek keamanan, diskusi juga menyoroti perlunya akselerasi dalam urusan administratif serta optimalisasi strategi komunikasi dan sosialisasi pemilu. Sobarian menegaskan bahwa beberapa masukan terkait percepatan proses administrasi dan penanganan alat peraga kampanye telah menjadi perhatian KPU.
“Beberapa hal seperti spanduk-spanduk dari partai politik sudah kami antisipasi. Kami juga telah menyiapkan skenario baru dan strategi yang lebih adaptif untuk pemilu mendatang. Dari sisi sistem, rekomendasi dari para pemantau akan kami implementasikan melalui penyempurnaan administrasi serta strategi sosialisasi yang lebih efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sobarian menegaskan bahwa efisiensi menjadi faktor utama dalam perencanaan strategi ke depan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
“Kami akan mengadopsi pendekatan baru dengan memanfaatkan titik-titik keramaian serta pusat layanan publik sebagai media sosialisasi. Misalnya, di lokasi pembayaran pajak seperti Samsat, yang pasti dikunjungi oleh banyak warga Pangkalpinang. Kami yakin strategi ini akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas,” tutupnya.(*)
