Pangkalpinang, nidianews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Air Itam, Pangkalpinang, pada Senin (17/3/2025). Forum legislatif ini menjadi panggung utama bagi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Non Peraturan Daerah terkait Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan. Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan daftar anggota Pansus yang akan bertugas sepanjang tahun 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, dalam pidatonya menyinggung berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi daerah ini. Lonjakan inflasi dan ketimpangan pendapatan menjadi faktor utama yang turut mendorong peningkatan angka kemiskinan.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2024 mencapai 4,6%, menandakan bahwa dalam setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar lima di antaranya masih menganggur.
“Jika kita cermati lebih dalam, daerah perkotaan mencatat tingkat pengangguran yang lebih tinggi, mencapai 5,5%, dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, angka ini mengalami lonjakan sebesar 2,5%,” ujar Sugito.
Ia juga menyoroti bahwa kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam akses serta kualitas pendidikan, yang berimplikasi pada minimnya keterampilan tenaga kerja di provinsi ini.
Lebih lanjut, Sugito menguraikan bahwa perekonomian Bangka Belitung masih bertumpu pada lima sektor utama, yakni pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar, serta jasa kendaraan bermotor. Meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif, sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah justru mengalami kontraksi, memberikan dampak signifikan pada keseimbangan ekonomi lokal.
Dalam rapat tersebut, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan menjadi salah satu agenda krusial. Upaya ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan sistemik yang masih membelit sektor pertambangan, termasuk ketidakteraturan regulasi, transparansi usaha, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan timah.
Edi Nasapta, selaku pimpinan rapat paripurna, menekankan bahwa harmonisasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola pertimahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam komisi-komisi dapat berperan aktif dalam pembahasan serta penyusunan format LKPJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan, kajian yang dihasilkan dapat memberikan rekomendasi konkret guna memperbaiki tata kelola pemerintahan dan perekonomian daerah,” ungkap Edi. (*)
