Pangkalpinang, nidianews.com – Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Pj. Wali Kota dalam acara rilis Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan pada Jumat (2/5/2025). Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperoleh data-data strategis yang dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Juhaini menyampaikan apresiasi kepada BPS atas keterbukaan dan sinergi yang terus terjalin dengan Pemerintah Daerah. Ia menyebutkan bahwa kegiatan rilis statistik seperti ini sangat penting karena menjadi referensi utama dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk penyesuaian Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
“Kami berterima kasih kepada BPS yang telah mengundang kami dalam acara ini. Kebetulan pada bulan-bulan ini kami sedang melakukan perubahan RKPD dan KKPD, karena banyaknya program dukungan terhadap kebijakan Presiden terpilih. Termasuk rasionalisasi pendapatan daerah yang perlu disesuaikan dengan potensi dan arahan kebijakan nasional,” ungkap Juhaini.
Rilis BRS bulan Mei ini mengungkap bahwa inflasi year on year (yoy) Kota Pangkalpinang per April 2025 mencapai 1,67%, dengan inflasi bulan ke bulan (mtm) sebesar 0,23%. Kenaikan harga terjadi terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti bayam, sawi, dan ikan, yang dipicu oleh terbatasnya pasokan serta peningkatan permintaan pasca Idulfitri.
Juhaini menegaskan bahwa data ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis menjaga stabilitas harga jelang Idul adha dan menghadapi tantangan distribusi akibat cuaca ekstrem yang belakangan ini melanda wilayah Pangkalpinang.
Acara rilis juga dihadiri oleh Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, jajaran OPD terkait, serta perwakilan media massa. Selain mengikuti rilis ini, Juhaini menyampaikan bahwa pihaknya juga akan mengikuti rapat koordinasi nasional secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri terkait pengendalian program MPASI.
“Kami berharap data yang disampaikan hari ini dapat menjadi dasar akurat dan terpercaya dalam pengambilan kebijakan, serta mendukung pengendalian inflasi dan perencanaan pembangunan di daerah,” tutup Juhaini.(“)
