Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (14/7/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Juhaini hadir mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang dan mengikuti rapat dari Smart Room Center (SRC), lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Ia turut didampingi oleh sejumlah kepala OPD strategis, di antaranya Inspektur, Kepala Bakeuda, Kepala Bappeda & Litbang, serta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Kopdag & UMKM, Sosial, PUPR, Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, termasuk Kabag Perekonomian & SDA serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Juhaini menyampaikan bahwa agenda Rakor kali ini mencakup dua hal utama, yakni evaluasi pengendalian inflasi nasional dan tindak lanjut program pembangunan tiga juta rumah.
“Terkait inflasi, Pak Sekjen Kemendagri menyampaikan data terkini inflasi nasional. Untuk year-on-year inflasi nasional sebesar 1,38 persen, sementara month-to-month 0,19 persen. Pangkalpinang sendiri mencatat angka inflasi yang lebih rendah yakni month-to-month 0,02 persen dan year-on-year 0,96 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,91,” ujar Juhaini.
Ia menjelaskan bahwa inflasi di Pangkalpinang masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang berkontribusi sebesar 0,68 persen terhadap inflasi daerah.
Untuk itu, Pemkot Pangkalpinang tetap konsisten menjalankan strategi pengendalian inflasi dengan pendekatan 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan meliputi Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli 2025, Pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, Pembagian cadangan pangan pemerintah pusat pada 27 Juli 2025 kepada 7.406 KK, dengan total beras sebanyak 14,8 ton untuk dua bulan. Pembagian benih dan sarana produksi untuk 30 kelompok wanita tani (KWT), Subsidi pupuk kepada pengecer di Tuatunu (urea 5,186 ton, NPK 13,2 ton, pupuk organik 5,3 ton)
“Karena belum ada lonjakan signifikan pada harga pangan, maka belum dilakukan sidak. Namun kita tetap waspada dan siap bertindak jika diperlukan,” ungkap Juhaini.
Selain pengendalian inflasi, Rakor juga membahas program pembangunan tiga juta rumah yang terdiri dari satu juta rumah di wilayah pesisir, satu juta di kelurahan, dan satu juta di desa. Pangkalpinang sendiri mencatat ada 1.339 unit rumah tidak layak huni yang menjadi target perbaikan.
“Dari jumlah itu, sekitar 49,14 unit rumah telah ditangani. Dan berdasarkan data tahun 2024, kita telah berhasil merealisasikan perbaikan pada 345 unit rumah. Ini menjadi fokus kita ke depan,” pungkas Juhaini.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakor tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. (RE)
