Pangkalpinang, nidianews.com – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Musrenbang Kecamatan Pangkalbalam, Senin (9/2/2026).
Di hadapan peserta Musrenbang, Dessy mengapresiasi tingginya partisipasi warga yang mencapai sekitar 90 persen kehadiran. Menurutnya, kehadiran masyarakat menjadi bukti bahwa Musrenbang memiliki peran penting dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang, khususnya di wilayah Pangkalbalam.
“Kehadiran ini penting karena Musrenbang adalah kegiatan yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Kami hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran,” ujar Dessy.
Ia secara terbuka menjelaskan kondisi fiskal pemerintah daerah yang tengah menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk defisit anggaran 2025 serta pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang hampir mencapai Rp200 miliar. Meski demikian, Dessy menegaskan bahwa keterbatasan APBD bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan.
“Banyak cara yang bisa kita lakukan, tidak hanya mengandalkan APBD. Kita bisa melibatkan CSR perusahaan, bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” katanya.
Dessy juga menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul dalam Musrenbang, seperti penerangan jalan, infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas bandar. Ia meminta agar aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi juga dievaluasi realisasinya dari tahun ke tahun.
“Minimal harus ada persentase yang benar-benar diwujudkan, tentu dengan menyesuaikan anggaran,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Dessy menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia membuka ruang bagi warga untuk melapor langsung jika aspirasi mendesak tidak mendapat respons cepat dari OPD terkait.
“Setiap laporan akan saya cek dan ricek. Bukan untuk menyalahkan siapa pun, tapi untuk memastikan apakah ini bisa kita perbaiki dan tingkatkan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dessy juga mengajak OPD agar tidak ragu berkomunikasi jika mengalami kendala, baik dari sisi anggaran, teknis, maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga masyarakat tetap mendapatkan respons dan penjelasan yang jelas.
Selain itu, ia mengaitkan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk program Indonesia ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo, dengan konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu peran kelurahan, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kecamatan, dan OPD. Semua harus bergerak bersama,” tutup Dessy.(RE)
