Pangkalpinang, nidianews.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menegaskan komitmennya dalam menata ulang persoalan lingkungan hidup, khususnya sampah, banjir, dan alih fungsi lahan di wilayah perkotaan. Hal ini disampaikannya usai menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) I perumusan isu strategis penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di ruang pertemuan Bapperida, Kamis (16/4/2026).
Dalam wawancara, Saparudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menyusun dokumen strategis untuk merencanakan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih terarah dan berkelanjutan.
βBeberapa persoalan utama yang kita hadapi antara lain alih fungsi lahan, persoalan sampah, dan banjir perkotaan. Ini harus kita tata ulang agar ke depan lebih baik,β ujarnya.
Ia menjelaskan, alih fungsi lahan terutama pada ruang terbuka hijau (RTH) dan saluran air menjadi salah satu penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan. Banyak saluran primer yang berubah fungsi menjadi kawasan permukiman maupun pertokoan.
Selain itu, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memicu penyumbatan saluran air yang berujung pada banjir.
βEfek dari sampah ini jelas, lingkungan menjadi tidak bersih, udara kotor, dan saluran air menjadi mampet. Ini berkontribusi besar terhadap banjir di kota kita,β jelasnya.
Terkait banjir, Saparudin mengungkapkan bahwa sistem drainase di Pangkalpinang saat ini masih didominasi aliran horizontal dari barat ke timur. Ke depan, pemerintah akan merancang sistem saluran vertikal dari utara ke selatan untuk mengantisipasi limpahan air dari kawasan perbukitan.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Pasar Pagi yang kerap terdampak banjir akibat aliran air dari wilayah Bukit Baru dan sekitarnya.
βKalau tidak kita pikirkan dari sekarang, air akan meluap ke jalan-jalan. Ini yang sedang kita rumuskan solusinya,β katanya.
Di sisi lain, terkait ruang terbuka hijau, Saparudin menyebutkan bahwa secara persentase Pangkalpinang sudah memenuhi ketentuan di atas 20 persen. Namun, pihaknya tetap berupaya meningkatkan kualitas dan distribusinya, terutama di kawasan bantaran sungai.
βKita akan tambah RTH di pinggir sungai dan memanfaatkan lahan-lahan idle menjadi hutan kota agar kota lebih rindang dan nyaman,β ujarnya.
Lebih lanjut, Saparudin menegaskan rencana strategis untuk mengubah status kawasan di sepanjang Alur Sungai Selindung dari RTH menjadi kawasan preservasi. Langkah ini akan diusulkan ke Kementerian Kehutanan guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
βKalau tetap RTH, seringkali ada penyalahgunaan. Kita ingin jadikan kawasan preservasi agar perlindungannya lebih kuat,β tegasnya.
Ia mengingatkan, kerusakan kawasan penyangga di Sungai Selindung berpotensi menimbulkan banjir besar di masa depan, mengingat aliran air dari perbukitan di sekitar wilayah tersebut langsung menuju ke pusat kota.
βKalau kawasan ini rusak, 10 tahun ke depan bisa seperti Kampung Seberang. Air dari bukit-bukit itu langsung masuk ke kota tanpa penghalang,β ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemkot Pangkalpinang juga tengah menyiapkan kawasan konservasi terpadu seluas sekitar 60 hektare yang akan difungsikan sebagai Kebun Raya dan Taman Safari mini. Kawasan ini akan menjadi pusat pelestarian flora dan fauna endemik Bangka Belitung.
βKita ingin anak cucu kita masih bisa melihat satwa dan tanaman khas daerah. Kita sudah kerja sama dengan BRIN, masterplan-nya juga sudah selesai,β jelasnya.
Menurut Saparudin, langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Pangkalpinang.
βKe depan, kita akan fokus pada program penanaman, kebersihan, dan pengendalian tata ruang agar kota ini tetap nyaman dan berkelanjutan,β pungkasnya.(RE)
