Jakarta, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, menegaskan pentingnya evaluasi dan pengawasan terhadap program Perhutanan Sosial yang telah berjalan di wilayah Babel. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan konsultasi ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Direktur Perhutanan Sosial pada Selasa (23/6/2026).
Menurut Eddy, saat ini terdapat lebih dari 300 izin Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan pengelolaan kawasan tersebut berjalan sesuai aturan dan tujuan awal program.
“Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami tahu ada sekitar 300 lebih izin perhutanan sosial yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian, karena itu tentu harus dilihat sejauh mana pengelolaan yang sudah dilakukan dan kebermanfaatannya,” ujar Eddy Iskandar.
Ia menekankan bahwa pengawasan menjadi aspek penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program, seperti pemindahan kepemilikan hak kelola maupun pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai pengawasan tidak dilakukan sehingga terjadi hal-hal yang melanggar aturan, misalnya terjadi pemindahan kepemilikan, kemudian pemanfaatan lahan juga tidak sesuai dengan rencana awal,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel juga mendorong adanya mitigasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap potensi Perhutanan Sosial di daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan ke depan.
Eddy berharap koordinasi yang terjalin dengan Kementerian Kehutanan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di Babel.
“Kami berharap dengan diterimanya kami oleh Direktur Perhutanan Sosial, maka dapat dilakukan mitigasi dan pemetaan bagaimana potensi-potensi perhutanan sosial yang ada di Bangka Belitung, termasuk yang sudah dikeluarkan izinnya itu, sehingga bisa memberi manfaat untuk masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Perhutanan Sosial tidak hanya berorientasi pada pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga harus mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Harapannya tentu kegiatan-kegiatan itu memberi dampak ekonomi bukan hanya bagi pengelolanya sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya,” tambahnya.
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkomitmen mendorong pemanfaatan kawasan hutan yang berpihak kepada masyarakat. Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Program ini dinilai menjadi salah satu solusi dalam membuka peluang usaha baru, memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengawasan yang baik dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, Perhutanan Sosial diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan bagi Kepulauan Bangka Belitung.(*)
