Belitung Timur, nidianews.com – Sektor pertambangan timah masih memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Kondisi tersebut membuat kepastian tata niaga dan penjualan hasil tambang menjadi perhatian, khususnya bagi penambang rakyat.
Ketua KNPI Belitung Timur, Wahyu Setiawan, menilai kepentingan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan timah di daerah tersebut.
Menurut Wahyu, PT TIMAH memiliki posisi strategis dalam tata kelola pertimahan di Belitung Timur. Karena itu, langkah perusahaan dalam mengakomodasi hasil tambang masyarakat dinilai memiliki dampak terhadap keberlangsungan ekonomi warga.
βKalau langkah PT TIMAH ketika membeli timah di tengah masyarakat dengan keterbatasan regulasi, ya itu seharusnya sudah wajar dan sudah menjadi andilnya di Belitung Timur, khususnya. Karena PT TIMAH sendiri sebagai perusahaan tunggal yang ada di Beltim,β kata Wahyu.
Ia mengatakan, aktivitas pertambangan masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Belitung Timur. Tidak sedikit warga yang menggantungkan pendapatan keluarga dari aktivitas penambangan maupun usaha lain yang berkaitan dengan sektor tersebut.
Menurutnya, ketika hasil tambang masyarakat dapat terserap melalui mekanisme yang tersedia, dampaknya tidak hanya dirasakan penambang, tetapi juga ikut menggerakkan roda perekonomian daerah.
βPembelian timah di masyarakat dapat membantu perputaran ekonomi daerah. Karena masyarakat masih bergantung di sektor pertambangan. Maka itu yang paling besarnya, sehingga mempengaruhi perekonomian yang ada di daerah, khususnya Belitung Timur,β ujarnya.
Sebaliknya, ketika pembelian timah terhenti, dampaknya dinilai dapat langsung dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan.
βKalau memang tidak ada pembelian, makanya terjadi gejolak di masyarakat kemarin. Karena ketika timah itu tidak dibeli, masyarakat tambangnya juga tidak berpenghasilan, perekonomian pasti terganggu,β katanya.
Wahyu menilai persoalan pertambangan timah di Belitung Timur perlu dilihat secara komprehensif. Regulasi dan tata kelola tetap diperlukan, namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan maupun penerapan kebijakan pertambangan.
βNorma tertinggi itu masyarakat yang diutamakan. Karena adanya hukum itu kan adanya masyarakat dulu. Kalau tidak ada masyarakat, tidak akan ada hukum,β tegasnya.
Karena itu, Wahyu berharap penyelesaian persoalan pertambangan tidak hanya berkutat pada aspek regulasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan penghidupan masyarakat.
Menurut dia, diperlukan solusi yang dapat mempertemukan kepentingan masyarakat, perusahaan, pemerintah, serta aspek legalitas pertambangan.
Ke depan, Wahyu berharap PT TIMAH bersama pemerintah dapat membangun kembali pola pengelolaan pertambangan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menambang secara legal.
Ia mendorong adanya kajian terhadap wilayah yang masih memungkinkan untuk ditambang masyarakat, sekaligus keterbukaan informasi mengenai lokasi dan potensi wilayah pertambangan.
βBagaimana timah hari ini kembali ke masa dulu, tugas-tugas dan hal-hal yang dilakukan adalah mengajak masyarakat menambang di wilayah-wilayah yang memang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,β ujarnya.
Wahyu menambahkan, masyarakat di tingkat bawah pada dasarnya membutuhkan kepastian sederhana, yakni adanya mekanisme yang jelas dan legal untuk menjual hasil tambangnya.
βKalau masyarakat bawah kemungkinan tidak terlalu paham dengan regulasi, yang penting mereka bisa menjual hasil timah mereka,β tutupnya.(*)
sumber: www.timah.com
