Bangka Barat, nidianews.com– Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB).
Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten/Kota di Rumah Kebun, Mentok, Bangka Barat, Senin (12/10/2026).
Forum ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk penyuluh KB, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB).
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Babel, Yudi Rafani, mengatakan pengawasan Alokon perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyimpanan di gudang provinsi, proses distribusi ke kabupaten, hingga penyaluran ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Yudi, setiap tahapan distribusi harus memenuhi standar agar mutu dan keamanan alat kontrasepsi tetap terjaga sebelum digunakan masyarakat.
“Melalui SK Gubernur, kami sudah membentuk tim pengendali mutu pelayanan KB yang beranggotakan lintas dinas. Salah satu tugasnya adalah menjamin mutu pelayanan KB,” kata Yudi.
Ia menjelaskan, pihaknya juga menggandeng BPOM untuk meninjau pengelolaan Alokon di sejumlah puskesmas. Peninjauan tersebut bertujuan memperoleh masukan dan rekomendasi terkait penyimpanan, distribusi, serta upaya menjaga kualitas produk.
Yudi menilai, proses pengangkutan dan penyimpanan yang tidak sesuai standar berpotensi memengaruhi mutu Alokon. Karena itu, pengawasan rantai distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh alat kontrasepsi yang memenuhi persyaratan.
Ia berharap koordinasi dengan BPOM dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola Alokon secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus menegaskan bahwa program KB tidak hanya berorientasi pada pengaturan kelahiran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Markus, pelayanan KB harus didukung sistem pengelolaan yang tertib dan akuntabel, mulai dari perencanaan kebutuhan, distribusi alat kontrasepsi, pelayanan kepada masyarakat, hingga pencatatan dan pelaporan.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memandang bahwa program KB bukan sekadar mengatur kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia. Masyarakat harus memperoleh pelayanan KB yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Markus mengapresiasi kontribusi DP3P2KB, Dinas Kesehatan, penyuluh KB, kader, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung pelaksanaan program KB di Bangka Barat.
Ia menilai, keberhasilan pelayanan KB tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor, termasuk peran kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat hingga tingkat keluarga.
Markus meminta seluruh pemangku kepentingan mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi agar masyarakat dapat mengakses pelayanan sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai terjadi kekosongan Alokon bagi masyarakat. Saya berharap kegiatan ini menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pelayanan KB,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan Alokon serta menyusun langkah tindak lanjut yang lebih terarah.
Penguatan koordinasi dan pengawasan diharapkan mampu menjaga ketersediaan serta kualitas alat kontrasepsi, sehingga pelayanan KB di Kabupaten Bangka Barat dapat berjalan aman, tepat sasaran, dan berkesinambungan.(“)
