Pangkalpinang, nidianews.com – Harga eceran Pertalite yang dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, menjadi sorotan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah itu.
Persoalan tersebut disampaikan Aliansi Umat Islam Babel saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, di ruang Ketua DPRD Babel, Selasa (27/10/2026).
Koordinator Aliansi Umat Islam Babel, Sofiyan Rudianto, mengatakan antrean panjang dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer telah menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah dan pihak terkait.
Berdasarkan informasi yang disampaikan aliansi, harga Pertalite di Kota Pangkalpinang berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Sementara di Tempilang, harganya dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter.
“Antrean panjang di SPBU sudah berlangsung cukup lama dan sangat menyulitkan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga harus menghadapi harga BBM di tingkat pengecer yang jauh lebih tinggi,” ujar Sofiyan.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu ditelusuri agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya.
Aliansi menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengurai antrean kendaraan. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu mencari tahu faktor yang menyebabkan harga Pertalite di tingkat pengecer mencapai angka tersebut.
“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas pembahasan. Harus ada langkah nyata untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, antrean di SPBU dapat diatasi, dan masyarakat tidak terus terbebani oleh tingginya harga BBM di tingkat pengecer,” katanya.
Dalam audiensi itu, Aliansi Umat Islam Babel mendorong DPRD memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertamina, serta instansi terkait lainnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi distribusi BBM, menelusuri penyebab antrean, dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan berdagang, persoalan BBM bukan sekadar masalah antrean, melainkan juga berkaitan dengan biaya operasional dan pengeluaran harian.
Aliansi berharap DPRD Babel menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendorong penyelesaian yang konkret, sehingga masyarakat tidak terus menanggung dampak persoalan distribusi dan tingginya harga BBM.(RE)
