Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh kelurahan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha bagi perempuan melalui sektor pertanian perkotaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Mashur Samsuri, mengatakan saat ini terdapat 23 KWT yang tersebar di tujuh kecamatan. Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh 42 kelurahan di Pangkalpinang memiliki KWT yang aktif dan produktif.
“Kalau bisa, 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang, KWT-nya berjalan. Ini salah satu upaya mendorong ekonomi kreatif melalui ibu-ibu KWT dengan semangat menanam,” kata Mashur saat kegiatan panen sawi batang putih di KWT Pandan Sari, Gedung Nasional, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Mashur, pengembangan KWT menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi pertanian di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Dengan luas wilayah sekitar 118,41 kilometer persegi, Pangkalpinang memiliki karakteristik berbeda dari kabupaten yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan lebih luas.
Karena itu, Dinas Pangan dan Pertanian mengarahkan pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming melalui berbagai komoditas dan metode budidaya, seperti hidroponik dan hortikultura. Budidaya tanaman hias, termasuk bonsai, juga dinilai berpotensi dikembangkan sebagai kegiatan usaha masyarakat.
Mashur mencontohkan, KWT Pandan Sari mampu memanen sekitar 50 kilogram sawi dalam satu bulan. Sementara itu, KWT di wilayah Selindung Baru dilaporkan dapat menghasilkan sekitar 70 kilogram dalam periode panen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian tetap dapat memberikan hasil ekonomi meskipun dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas. Selain memenuhi kebutuhan sayuran, hasil panen dapat dipasarkan untuk menambah pendapatan anggota kelompok.
“Awalnya mereka dibantu, kemudian berusaha mandiri. Setelah menghasilkan dan mendapatkan uang dari penjualan, mereka bisa membeli bibit lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pengembangan sekitar tiga tahun lalu, biaya pembangunan satu modul sarana KWT mencapai kurang lebih Rp20 juta, termasuk bibit. Setiap kelompok umumnya memiliki satu modul sebagai fasilitas untuk kegiatan budidaya.
Namun, keberlanjutan program masih menghadapi sejumlah kendala. Mashur mengungkapkan, beberapa kelompok tidak lagi aktif karena fasilitas budidaya mengalami kerusakan, sementara kelompok lainnya terkendala pergantian kepengurusan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya berencana mengumpulkan seluruh KWT guna mengevaluasi perkembangan kelompok dan mendorong kelompok yang tidak aktif agar kembali berproduksi.
“Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada penambahan jumlah kelompok, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi, pemanfaatan hasil panen, serta kemampuan anggota mengembangkan usaha secara mandiri.” Pungkasnya. (RE)
